SERGAP7// Tanggamus - Pekon Wai Gelang Kecamatan Kota Agung Barat (21/02/2025) Pada tahun 2025 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan kebijakan yang mewajibkan desa mengalokasikan minimal 20% dari Dana Desa sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau investasi pada lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya untuk program ketahanan pangan.
Implementasi kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas dan menetapkan program serta kegiatan ketahanan pangan yang akan didanai. Hasil dari Musdes ini kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perubahannya.
Setelah APBDes disahkan, desa akan menyalurkan dana tersebut ke rekening BUMDes untuk direalisasikan dalam program ketahanan Pada Kesempatan ini Pemerintah Pekon Wai Gelang telah melaksanakan Rapat Musdesus yang dihadiri oleh Kepala Desa, JAHRI BHP, kecamatan kota agung barat,kepala dusun,tokoh adat tokoh agama Serta tamu undangan lainnya.
untuk merumuskan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 yang berkaitan dengan aturan terbaru yang dikeluarkan denngan Kepmendes PDT nomor 3 Tahun 2025. Disepakati dalam musyawarah ini adalah menentukan langkah strategis dalam penguatan kemandirian di pekon wai gelang. perubahan kegiatan sebagiannya di alihkan kedalam permodalan BUMDEs sebesar 20%
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjadikan BUMDes dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya sebagai pelaksana program ketahanan pangan, mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan desa dapat meningkatkan kemandirian pangan, menciptakan peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.Red/Evi cfle
Liputan / Evi
