Sergap7// Pontianak, Kalimantan Barat — Rabu, 13 Agustus 2025 Empat lembaga vertikal pusat—KPK, Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)—hampir bersamaan hadir di Kalimantan Barat sepanjang 2025.
Bagi pengamat politik sekaligus aktivis Kalbar, Andri, ini bukan kebetulan birokrasi. Ia membacanya sebagai “orkestra peringatan”—bahasa kekuasaan yang dimainkan dengan nada politik, hukum, keamanan, dan lingkungan, seluruhnya diarahkan ke panggung Kalbar.
> “Ini bukan kebetulan. KPK, Kejagung, Kapolri, dan Kementerian LHK hadir berdekatan ibarat empat instrumen berbeda yang mengalunkan satu lagu peringatan. Liriknya jelas: pusat sedang membuka mata,” tegasnya.
Bahasa Turun Gunung: Simbol Perhatian Khusus
Fenomena ini diibaratkan Andri sebagai “gunung datang ke lembah”—pertanda pusat ingin melihat langsung, bukan sekadar membaca laporan. Kehadiran fisik pimpinan lembaga pusat menandakan perhatian intensif terhadap situasi daerah, mulai dari tata kelola hukum hingga isu lingkungan.Empat Instrumen Orkestra Peringatan
1. KPK – Nada pembersihan dan integritas.
Simbol “air jernih dilihat dari hulunya”: memeriksa aliran kebijakan, dana, dan proyek agar tetap murni.
2. Kejagung – Nada penegakan hukum formal.
Filosofi “menimbang sebelum memutuskan”: memastikan proses hukum berjalan dan pelanggaran anggaran direspons tegas.
3. Kapolri – Nada stabilisasi keamanan.
Pesan “rumah harus aman sebelum pesta dimulai”: mengamankan situasi politik dan menjaga wibawa hukum.
4. Kementerian LHK – Nada perlindungan ekologis.
Simbol “hutan adalah napas”: peringatan atas kerusakan lingkungan, karhutla, dan konflik lahan.
Sinyal Politik: Badai Tak Datang dari Satu Awan
> “Badai tak pernah datang dari satu awan. Ia datang bersama angin, kilat, dan gemuruh. Kehadiran empat lembaga ini adalah pengumuman tanpa pengeras suara: ada sesuatu yang sedang diperhatikan serius di Kalbar,” kata Andri.
Pola ini, menurutnya, adalah tanda fase pengawasan intensif menjelang momentum politik atau pengambilan keputusan strategis yang menyentuh anggaran, hukum, keamanan, dan tata kelola lingkungan.
Opini Penutup: Pesan untuk Daerah
Andri mengingatkan bahwa isyarat ini bukan sekadar seremoni.
> “Pusat sedang mengirimkan isyarat. Kalau daerah tidak membaca, mereka akan kaget saat tindakan nyata dimulai. Bahasa peringatan ini ibarat notasi musik—kalau diabaikan, simfoni berikutnya bisa saja lagu penertiban besar-besaran,” ujarnya.
Bahasa Simbolik yang Harus Dibaca
Dalam politik, yang tak diucapkan sering lebih keras dari pidato. Kehadiran empat lembaga pusat secara berdekatan adalah pesan tersirat dalam tersurat—peringatan yang ditulis dalam bentuk kunjungan resmi.
Kalbar mesti membaca sinyal ini sebagai ajakan introspeksi dan pembenahan, sebelum nada peringatan berubah menjadi lagu eksekusi kebijakan.
Kesimpulan
Kehadiran KPK, Kejagung, Kapolri, dan Kementerian LHK di Kalbar 2025 adalah simfoni peringatan—bahasa simbolik bahwa pusat sedang menatap tajam.
Bagi yang peka, ini prolog penertiban; bagi yang lalai, ini akan menjadi overture badai.
Hukum di Kalbar sering berhenti pada kebenaran formal, bukan kebenaran substantif. Ia berfungsi sebagai panggung legitimasi kekuasaan, bukan alat koreksi.
> Ketika hukum hanya dipentaskan untuk terlihat ditegakkan, yang tersisa hanyalah teater kekuasaan—dan keadilan duduk di kursi penonton. — Tutup Andri
SERGAP Dirgantara7
