-->

IKLAN

Iklan Atas

 


559 DESA/KELURAHAN DI KALBAR RAWAN BANJIR: KETIKA HUTAN MENIPIS, SUNGAI KEHILANGAN RUANG, DAN TATA AIR DIPERTANYAKAN

Senin, 11/16/2026 WIB Last Updated 2026-11-15T19:59:08Z

Andri, Aktivis Lingkungan: Pembuat Kebijakan Harus Mampu Membaca Bahasa Alam, Pembangunan Jangan Mewariskan Risiko Bencana


Environmental Feature | Analisis Hidrologi dan Kebijakan Lingkungan


KALIMANTAN BARAT, 16 November 2026 — Ancaman banjir saat musim hujan dan kebakaran hutan serta lahan ketika kemarau menjadi persoalan lingkungan berulang di Kalimantan Barat. Fenomena ini bukan semata persoalan cuaca, melainkan juga ujian terhadap perlindungan hutan, tata ruang, kapasitas sungai, dan efektivitas pembangunan pengendali bencana.


BPBD Kalimantan Barat memetakan 559 desa/kelurahan di 114 kecamatan pada 14 kabupaten/kota berpotensi rawan banjir selama musim penghujan 2026/2027.


Ancaman tersebut kembali terlihat pada November 2026. Banjir berdampak terhadap 112 rumah di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, serta mengganggu akses penghubung enam desa di Kecamatan Subah. Banjir disertai longsor terjadi di Entikong, Kabupaten Sanggau, sementara hujan deras menggenangi sejumlah ruas jalan Pontianak pada 15 November.


Secara hidrologis, banjir di Kalimantan Barat memiliki karakter berbeda dari hulu hingga pesisir. Kawasan perbukitan rentan terhadap limpasan cepat, erosi, dan longsor. Dataran rendah menghadapi luapan sungai dan keterbatasan ruang tampung. Di pesisir, hujan lebat yang bertepatan dengan pasang laut dapat menghambat pembuangan air menuju muara, suatu fenomena yang dikenal sebagai compound flooding.


BMKG telah memperingatkan potensi rob di pesisir Pontianak pada 12–17 November 2026. Ketika ancaman musiman telah diketahui, mitigasi semestinya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, bukan sekadar respons setelah bencana.


Kalimantan merupakan salah satu bentang hutan tropis penting dunia. Jaringan sungai, anak sungai, rawa, gambut, dan parit di Kalimantan Barat membentuk sistem tata air yang saling terhubung.


Ibarat rumah besar, hutan adalah atap pelindungnya, tanah dan rawa menjadi penyerap air, sedangkan sungai serta parit merupakan sistem salurannya.


Ketika tutupan hutan berkurang, kawasan resapan menyusut, sungai mengalami sedimentasi, dan parit berubah fungsi, kemampuan lingkungan mengendalikan limpasan dapat melemah. Namun, penyebab banjir pada setiap lokasi tetap memerlukan pembuktian hidrologis.


Normalisasi bukan sekadar betonisasi. Normalisasi berorientasi pada pemulihan kapasitas aliran, sedangkan naturalisasi mengutamakan pemulihan fungsi ekologis sungai, vegetasi, sempadan, dan ruang air.


Kajian teknis Kementerian PUPR mengingatkan bahwa perubahan alur sungai yang tidak tepat dapat mempercepat banjir ke hilir dan mengurangi kemampuan dataran banjir menyimpan air.


Karena itu, betonisasi harus diterapkan secara selektif. Tidak semua sungai harus diluruskan, tidak semua parit harus dibeton, dan tidak setiap genangan selesai dengan memperdalam saluran.


Pengendalian banjir membutuhkan pendekatan terpadu dari hulu hingga pesisir: perlindungan hutan, pemulihan daerah resapan, pengendalian sedimentasi, pengembalian fungsi parit, perlindungan ruang retensi, serta pengaturan drainase pada kawasan pasang surut.


Perencanaan harus berbasis data hidrologi dan evaluasi dampak lingkungan. Keberhasilan pembangunan diukur dari penurunan luas, kedalaman, frekuensi, dan durasi genangan, bukan sekadar panjang konstruksi atau besarnya anggaran yang terserap.


Ada ironi yang terus berulang. Ketika kemarau, masyarakat mencemaskan kabut asap dan gangguan kesehatan. Saat musim hujan, perhatian beralih kepada banjir dan kerusakan infrastruktur. Namun, ketika cuaca kembali tenang, pemulihan lingkungan kerap kehilangan perhatian.


Kita mengingat hutan ketika asap datang, mengingat sungai ketika banjir melanda, dan mengingat kesehatan ketika udara tidak lagi layak dihirup.


Lingkungan membutuhkan tindakan nyata, bukan kepedulian musiman. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memikul tanggung jawab bersama menjaga keseimbangan ekologis agar pembangunan hari ini tidak mewariskan risiko bencana kepada generasi mendatang.


Jangan terus menyalahkan alam ketika sungai kehilangan ruang, parit berubah fungsi, dan pembangunan mengabaikan karakteristik wilayah.


Pembuat kebijakan harus mampu membaca bahasa lingkungan. Sebab pembangunan sejati bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan memastikan keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan yang akan diwariskan.


Alam tidak menolak pembangunan. Alam membutuhkan keseimbangan.


Andri
Aktivis Lingkungan | Kalimantan Barat

Komentar

Tampilkan

  • 559 DESA/KELURAHAN DI KALBAR RAWAN BANJIR: KETIKA HUTAN MENIPIS, SUNGAI KEHILANGAN RUANG, DAN TATA AIR DIPERTANYAKAN
  • 0

Terkini

ads bottom PASANG IKLAN ?