SAMBAS | Selasa, 10 November 2026 — Jaringan Masyarakat JAGA SAMBAS bersama Ketua DPC LSM GRAK Kabupaten Sambas, Andre, mendesak pengusutan menyeluruh insiden Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk sekaligus meminta pemerintah mempercepat pemulihan pelayanan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Penghentian pelayanan sejak 4 November memasuki hari ketujuh secara kalender. Meski konflik warga dengan petugas Bea Cukai telah dimediasi, kepastian normalisasi seluruh layanan masih menjadi persoalan.
Dampaknya melampaui konflik awal. Akses kesehatan tertunda, mobilitas pekerja terganggu, distribusi perdagangan terhambat, dan aktivitas ekonomi masyarakat menghadapi ketidakpastian.
Data Imigrasi Wilayah Kerja Aruk mencatat 19.457 perlintasan sepanjang September 2026, rata-rata sekitar 649 per hari. Penundaan perjalanan berobat serta pengalihan distribusi enam ton buah asal Sambas memperlihatkan dampak nyata, meski nilai kerugian keseluruhan belum dapat dipastikan.
Gangguan berkepanjangan juga berpotensi menghambat pelaksanaan kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya mobilitas penduduk dan perdagangan lintas batas. Karena itu, kepastian operasional menjadi kepentingan strategis kedua negara, meskipun belum terdapat bukti terganggunya hubungan diplomatik.
JAGA SAMBAS dan LSM GRAK mendesak otoritas berwenang mengusut dugaan pelanggaran hukum, memeriksa kerusakan fasilitas negara, serta mengevaluasi dasar dan proporsionalitas penghentian pelayanan berdasarkan prinsip legalitas, keterbukaan, dan kepentingan umum.
Penegakan hukum dan pemulihan pelayanan harus berjalan paralel. Keselamatan aparatur wajib dijamin, sementara masyarakat yang tidak terlibat konflik tidak semestinya menanggung ketidakpastian berkepanjangan.
Pemerintah pusat bersama BNPP, Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas terkait didorong memperjelas kendala operasional, memperkuat koordinasi dengan Malaysia, serta memastikan pelayanan alternatif bagi kebutuhan mendesak hingga PLBN kembali beroperasi normal.
Penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada mediasi. Kepastian hukum, perlindungan aset negara, keberlangsungan pelayanan publik, dan komitmen kerja sama lintas negara harus menjadi satu kesatuan tanggung jawab pemerintah.
Kewibawaan negara hukum diuji melalui konsistensi penegakan hukum, akuntabilitas kebijakan, jaminan keamanan, dan kemampuan melindungi kepentingan masyarakat luas.
