Menurut Andri, krisis ekonomi yang terjadi tidak hanya terbatas pada inflasi atau penurunan daya beli masyarakat, tetapi lebih jauh mencakup ketimpangan sosial yang semakin melebar, stagnasi siklus pasar, meningkatnya penyakit sosial, dan ancaman terhadap masa depan pendidikan. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus lebih proaktif dan tidak hanya reaktif terhadap dampak krisis yang terus berlanjut.
“Krisis ekonomi yang sedang berlangsung bukan hanya soal angka inflasi atau turunnya daya beli. Ini adalah masalah mendalam yang mencakup ketimpangan sosial yang makin lebar, kegagalan pasar yang semakin buruk, serta krisis pendidikan yang kian nyata,” ujar Andri.
Andri juga mengkritisi sejumlah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Ia menyebutkan bahwa kebijakan seperti ini justru memperburuk kondisi rakyat di bawah. "Pemerintah daerah tidak cukup hanya bereaksi terhadap krisis, mereka harus menjadi penggerak gagasan yang mendorong perubahan nyata di lapangan," tegasnya.
Merujuk pada pemikiran Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel, Andri menekankan pentingnya keberadaan regulasi yang adil untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Andri juga mengutip Amartya Sen, yang menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah yang memperluas kebebasan rakyat, bukan yang mempersempit akses mereka terhadap kehidupan yang layak.
Andri menyatakan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan harus memiliki output yang jelas dan terukur, yang dapat langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan perlindungan sosial, dan meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, ia juga menekankan bahwa peran legislatif lebih dari sekadar pengawasan administratif. Legislatif harus menjadi penjaga moral dan kualitas dari setiap kebijakan yang dihasilkan.
“Kita perlu kebijakan yang bukan hanya sebagai proyek sesaat, tapi sebagai imun sosial yang kokoh menghadapi krisis apa pun. Regulasi payung krisis ekonomi harus menciptakan sistem yang tahan terhadap segala tekanan,” ungkap Andri.
Dalam pemikirannya, Andri mengajak kita untuk belajar dari kebijaksanaan alam, merujuk pada Fritjof Capra, seorang ilmuwan sistem, yang menyatakan bahwa sistem sosial yang sehat harus selaras dengan hukum alam dan keberlanjutan. “Alam sudah memberikan banyak peringatan – krisis iklim, bencana alam, kegagalan panen – ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal yang jelas bagi kita untuk berpikir lebih mendalam dan merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, Andri mengkritisi ruang media yang lebih sering diwarnai oleh pemberitaan terkait korupsi, penyimpangan, dan penyelewengan dalam kebijakan pemerintah. Ia menyerukan agar ruang publik digunakan untuk edukasi yang mencerahkan, yang dapat membawa solusi konkret dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Ruang publik harus menjadi tempat yang bersih, sehat secara jasmani dan rohani, yang membangun martabat manusia dan memberi harapan, bukan hanya melahirkan kecemasan dan kekecewaan,” ujarnya.
Andri menegaskan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk berpikir berbeda dan bertindak secara nyata. Regulasi payung krisis ekonomi daerah bukan sekadar dokumen hukum, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan rakyat dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin tidak menentu.
Redaksi
