SAMBAS, Kalbar, 11 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat konsolidasi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan mempercepat layanan publik. Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. melantik dan mengukuhkan 91 pejabat di lingkungan Pemkab Sambas dalam prosesi resmi di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (11/02/2026).
Pelantikan dan pengukuhan tersebut mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga tugas tambahan Kepala UPTD Puskesmas. Penataan ini diarahkan untuk memastikan perangkat daerah bekerja lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Satono menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, disiplin, serta orientasi kinerja. Ia meminta para pejabat yang dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan memastikan program prioritas daerah dieksekusi tepat sasaran.
Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penguatan struktur hingga unit layanan teknis, termasuk puskesmas, disebut sebagai bagian dari langkah mempercepat pelayanan dan memastikan tata kelola berjalan tertib.
Sejalan dengan penguatan birokrasi, Pemkab Sambas juga menegaskan fokus pada penguatan kawasan perbatasan melalui percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Temajuk–Paloh di Kecamatan Paloh. Proyek strategis tersebut diproyeksikan mendorong peningkatan layanan perbatasan, memperkuat konektivitas, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi kawasan.
Komitmen percepatan PLBN dibahas dalam rapat koordinasi via Zoom yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Senin (9/2/2026). Bupati Sambas diwakili Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., didampingi Sekda Sambas Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., serta Kepala BPPD Sambas Septiza, S.T., M.Kes. Rapat diikuti perangkat daerah terkait.
Sekda Sambas Ir. H. Fery Madagaskar menjelaskan, rakor membahas persiapan peresmian PLBN Temajuk–Paloh–Teluk Melanau sebagai jalur perlintasan orang, percepatan pembangunan akses jalan menuju PLBN yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum RI, serta pengusulan persetujuan pemerintah pusat terkait penempatan personel Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina beserta sarana pendukungnya.
“Rakor juga membahas percepatan infrastruktur penunjang seperti pagar, air bersih, listrik, jaringan internet, dan fasilitas lainnya agar PLBN dapat berfungsi optimal,” ujar Fery kepada media, Selasa (10/2/2026).
Pemkab Sambas juga mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI segera menetapkan pengelola PLBN, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, guna memastikan operasional berjalan efektif dan berkelanjutan. Adapun jadwal peresmian masih menunggu keputusan pemerintah pusat setelah koordinasi lintas negara, termasuk dengan pihak Malaysia.
Langkah konsolidasi birokrasi melalui pengisian jabatan dan percepatan pembangunan PLBN tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Sambas untuk memperkuat kapasitas layanan pemerintahan, mempercepat eksekusi kebijakan, serta menyiapkan fondasi pertumbuhan kawasan perbatasan yang lebih tertata dan produktif.
-SERGAP Dirgantara7
