Sergap Dirgantara7 SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang menegaskan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya dalam kondisi aman di tengah masih padatnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada saat yang sama, temuan pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen dalam sidak lapangan memperkuat pentingnya pengawasan distribusi, sementara dukungan terhadap langkah penertiban juga datang dari kalangan masyarakat sipil.
Penegasan tersebut mengemuka setelah rapat yang dipimpin Pemerintah Kota Singkawang pada Senin, 16 Maret 2026, menghasilkan sejumlah langkah pengendalian untuk menangani fenomena panic buying di SPBU-SPBU Kota Singkawang. Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat, pemerintah menetapkan pembatasan pengisian khusus Pertalite, prioritas bagi kendaraan layanan publik seperti ambulans, kendaraan BPJS, dan kendaraan sampah, penjagaan SPBU oleh TNI dan Polri, pengaturan pembelian menggunakan jerigen dengan surat rekomendasi instansi terkait, pembatasan jam operasional sementara, serta tindak lanjut melalui surat edaran selama kondisi panic buying berlangsung.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama Forkopimda, pengelola SPBU, dan Pertamina, pasokan BBM di Kota Singkawang dipastikan cukup, bahkan melebihi kebutuhan.
“Pada sore hari ini, kami dari Forkopimda, SPBU yang ada di Kota Singkawang, kemudian dari Pertamina, sudah membuat kesepakatan dan menyampaikan bahwa BBM di Kota Singkawang cukup bahkan melebih. Jadi, aman BBM. Jangan antre-antre panjang lagi, jangan panic buying,” ujar Tjhai Chui Mie.
Meski demikian, hingga Senin (16/3) siang, antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terpantau mengular di sejumlah titik di sekitar SPBU Kota Singkawang.
Pada hari yang sama, unsur Forkopimda yang terdiri atas Wali Kota Singkawang, Kapolres, dan Dandim, bersama pihak Pertamina, melakukan sidak di SPBU Jalan GM Situt, Singkawang. Dalam inspeksi tersebut, petugas menemukan seorang pria tengah membeli BBM subsidi jenis Pertalite menggunakan jerigen besar yang disimpan di dalam mobilnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat sekitar delapan jerigen besar di dalam kendaraan tersebut, dan sebagian di antaranya dilaporkan telah terisi penuh dengan BBM jenis Pertalite. Temuan itu menjadi perhatian aparat karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban distribusi di tengah situasi pasar yang sensitif.
Kapolres Singkawang AKBP Dody menyatakan pihaknya akan mendalami temuan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam pembelian maupun distribusi BBM subsidi. Sementara itu, pihak Pertamina menegaskan akan memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran atau melayani transaksi yang tidak sesuai ketentuan.
Di tengah situasi tersebut, Ketua LSM GRAK, Andri, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengendalian sementara yang diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan instrumen yang rasional untuk menjaga distribusi tetap merata dan menutup ruang bagi praktik pembelian berulang, penimbunan, serta penyalahgunaan subsidi.
“Dalam kondisi lonjakan permintaan yang dipicu kepanikan publik, pengendalian sementara adalah langkah yang wajar. Tujuannya bukan membatasi masyarakat, tetapi memastikan akses BBM tetap adil dan tidak terserap secara tidak proporsional oleh pihak yang memanfaatkan situasi,” ujar Andri.
Ia menilai antrean panjang di SPBU tidak selalu mencerminkan kekurangan stok semata. Dalam banyak kasus, fenomena tersebut lahir dari pertemuan beberapa faktor sekaligus, yakni lonjakan permintaan akibat kepanikan publik, perubahan pola konsumsi rumah tangga, serta lemahnya pengawasan distribusi yang membuka ruang bagi perilaku spekulatif.
“Negara tidak boleh absen ketika masyarakat mulai gelisah. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar imbauan, melainkan kepastian, ketertiban, dan langkah nyata agar situasi tetap terkendali,” katanya.
Menurut Andri, pendekatan pengendalian sementara juga memiliki preseden di berbagai daerah pada periode 2022 hingga 2023, ketika pemerintah daerah menerapkan pembatasan pembelian BBM sebagai langkah menjaga pemerataan distribusi di tengah lonjakan konsumsi. Karena itu, kebijakan darurat semacam ini dinilai bukan hal baru dalam tata kelola energi, sepanjang dijalankan secara terbuka, terukur, dan diawasi secara ketat.
Dalam situasi distribusi energi yang sensitif, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh cukup atau tidaknya stok, tetapi juga oleh disiplin distribusi dan efektivitas pengawasan. Saat pasokan dinyatakan aman namun antrean tetap panjang, persoalannya tidak lagi berhenti pada ketersediaan, melainkan pada ketertiban di lapangan. Begitulah, kadang yang membuat keadaan riuh bukan semata kekurangan barang, tetapi lemahnya kendali atas perilaku manusia saat panik.
