Sampel makanan dikirim ke BPOM Pontianak, evaluasi SOP dapur dan pengawasan daerah didorong
Kalimatan Barat SAMBAS Jumat 22 mei 2026 SergapDirgantara7 — Dugaan gangguan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, menjadi perhatian setelah 15 siswa sempat ditangani di Puskesmas Selakau, Kamis, 21 Mei 2026.
Para siswa dilaporkan mengalami gangguan sistem pencernaan setelah mengonsumsi makanan MBG yang disebut berasal dari SPPG Sambas Selakau Sungai Nyirih, beralamat di Jalan Raya Desa Sungai Daun, Kecamatan Selakau.
Ketua DPC LSM GRAK Kabupaten Sambas, Andri Mayudi, mengatakan pihaknya menerima informasi awal kamis sekitar pukul 11.34 WIB mengenai sejumlah siswa sekolah dasar yang dibawa ke puskesmas. Karena menyangkut keselamatan anak dan layanan pangan berbasis sekolah, pihaknya melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait.
“Kami menerima informasi awal bahwa ada sejumlah pelajar SD dibawa ke puskesmas. Karena ini menyangkut anak sekolah dan program gizi nasional, kami langsung melakukan konfirmasi agar informasi tidak simpang siur,” ujar Andri.
Data Awal: 15 Siswa Mengalami Keluhan
Berdasarkan informasi sementara, sebanyak 15 siswa sempat ditangani di Puskesmas Selakau. Mereka terdiri dari 13 siswa SDN 06 Sungai Rusa dan 2 siswa SDN 08 Sungai Daun.
Para siswa dilaporkan mengalami keluhan nyeri perut, mual, muntah, badan lemas, dan kepala pusing. Sebagian siswa disebut telah membaik setelah mendapat penanganan medis dan dipersilakan kembali ke rumah dengan tetap dalam pemantauan.
Distribusi makanan MBG dari SPPG tersebut disebut menjangkau sejumlah sekolah, antara lain SD 2, SD 6, SD 7, SD 8, SD 9, SMP 3, dan SMA 2. Pada sebagian sekolah, makanan berhasil dihentikan sebelum dikonsumsi siswa.
Dinas Kesehatan: Penyebab Menunggu Hasil Laboratorium
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr. Ganjar Eko Prabowo, M.M., menyampaikan bahwa laporan awal diterima sekitar pukul 10.30 WIB dari Kepala Puskesmas Selakau. Laporan tersebut menyebut adanya siswa yang datang dengan keluhan gangguan sistem pencernaan.
Dari hasil wawancara puskesmas terhadap guru dan siswa, diketahui sekitar dua jam sebelum muncul keluhan, para siswa menerima makanan MBG. Menu yang dikonsumsi terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, tempe saus kecap, tumis kuning timun dan wortel, serta buah pisang.
Petugas surveilans Puskesmas dan Dinas Kesehatan telah melakukan penyelidikan epidemiologi serta mengamankan sampel makanan, baik dari sekolah maupun tempat pengolahan. Sampel tersebut dalam proses pengiriman ke Balai Besar POM Pontianak.
Berdasarkan investigasi sementara, dugaan awal gangguan pencernaan pada siswa mengarah pada makanan program MBG. Namun, kepastian penyebab masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 14 hari.
Ketua Korwil MBG Kabupaten Sambas, Dzaky, juga membenarkan bahwa penyebab pasti masih dalam proses penelusuran. Ia menyebut sampel makanan telah diamankan oleh pihak puskesmas dan direncanakan diperiksa lebih lanjut untuk melihat kemungkinan cemaran mikroorganisme.
“Untuk penyebabnya masih kita telusuri dan investigasi. Sampel makanan sudah diamankan pihak puskesmas dan rencananya akan didorong ke BPOM Provinsi untuk pemeriksaan mikroorganisme,” kata Dzaky.
Rantai Keamanan Pangan Jadi Fokus
Meski penyebab pasti belum dapat disimpulkan, pola awal berupa keluhan serupa, waktu kejadian berdekatan, dan riwayat konsumsi makanan dari sumber yang sama dinilai perlu menjadi dasar pemeriksaan serius.
Penelusuran tidak boleh berhenti pada jumlah siswa yang sakit. Pemeriksaan perlu mencakup seluruh rantai keamanan pangan, mulai dari bahan baku, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan bagi siswa.
Salah satu titik penting yang disorot adalah uji organoleptik di dapur SPPG, yakni pemeriksaan awal kelayakan bahan pangan melalui bau, warna, tekstur, dan tampilan fisik sebelum bahan dimasak.
“Pertanyaan dasarnya sederhana: bagaimana uji organoleptik dilakukan? Apakah bahan pangan diperiksa dari aspek bau, warna, tekstur, dan kondisi fisik sebelum dimasak? Jika titik kendali awal ini lemah, risiko gangguan keamanan pangan bisa lolos sampai ke anak-anak,” tegas Andri.
Apabila dalam proses investigasi ditemukan bahan pangan yang menunjukkan tanda tidak normal sebelum dimasak, hal itu harus diuji secara objektif melalui dokumen penerimaan bahan, keterangan petugas dapur, catatan supplier, kondisi penyimpanan, serta hasil uji sampel oleh instansi berwenang.
Pengawasan dan Tanggung Jawab Diminta Dibuka
DPRD Kabupaten Sambas diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Program tersebut merupakan agenda prioritas nasional yang memiliki tujuan baik dan harus dijaga kualitas, keamanan, serta kepercayaan publiknya.
“Program ini harus diterima masyarakat dengan kualitas yang baik, aman, sehat, dan layak. Jangan sampai tujuan baik program terganggu oleh lemahnya pengawasan teknis di lapangan,” ujar Andri.
Peristiwa ini dinilai tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi administratif. Setiap dapur yang melayani makanan untuk anak sekolah harus memiliki standar kerja yang jelas, tenaga kompeten, lingkungan higienis, bahan pangan aman, serta sistem kontrol harian yang disiplin.
DPC LSM GRAK Kabupaten Sambas juga menyiapkan surat resmi kepada pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai SOP dapur MBG, verifikasi kelayakan operasional, standar pengawasan, rantai pasok bahan pangan, dan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi gangguan keamanan pangan.
Lembaga tersebut mendorong Dinas Kesehatan, Korwil MBG, pengelola SPPG, Loka POM, Puskesmas Selakau, DPRD Kabupaten Sambas, dan instansi terkait membuka kronologi resmi, status pengambilan sampel, hasil pemeriksaan laboratorium, serta langkah korektif agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jika terjadi kelalaian, harus ada kepastian tanggung jawab dan sanksi sesuai tingkat kesalahan. Jangan sampai setiap kejadian hanya selesai dengan permohonan maaf,” tegas Andri.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan. Ukuran utamanya adalah keamanan, kelayakan, mutu, dan tanggung jawab. Makanan bergizi harus aman sejak dari dapur sampai ke tangan siswa.
