Asap Masuk Paru-Paru, Kesehatan Publik Harus Jadi Prioritas Tertinggi
KALIMANTAN BARAT ,Minggu 9 Agustus 2026 – Kabut asap kembali menjadi sorotan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Unggahan warga dan kanal informasi lokal pada Minggu, 9 Agustus 2026, memperlihatkan kabut di Ketapang, Kayong Utara, Pontianak hingga Singkawang. Gambaran visual itu bukan pengganti pengukuran ilmiah, tetapi memperkuat kekhawatiran bahwa asap telah masuk ke ruang hidup masyarakat.
Pemantauan BMKG pada hari yang sama menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Kubu Raya sempat sekitar 149,1 mikrogram per meter kubik, termasuk yang tertinggi pada jaringan pemantauan nasional saat itu. Nilainya bersifat dinamis dan dapat berubah dari jam ke jam, sehingga pembaruan resmi tetap menjadi rujukan utama.
Situasi berlangsung ketika Kalimantan Barat memasuki periode rawan kemarau. BNPB juga telah memperkuat operasi udara dengan tambahan helikopter water bombing, menandakan penanganan karhutla membutuhkan dukungan lintas tingkat pemerintahan.
Aktivis lingkungan Andri Mayudi menilai kesehatan masyarakat harus menjadi garis prioritas tertinggi.
“Ketika asap masuk ke permukiman, yang harus dilindungi bukan hanya hutan dan lahan, tetapi manusia yang setiap menit menghirup udara itu,” kata Andri.
WHO menyebut PM2.5 dari asap kebakaran sebagai ancaman serius bagi kesehatan karena partikelnya dapat menembus jauh ke paru-paru dan berkaitan dengan gangguan pernapasan serta kardiovaskular. Anak-anak, ibu hamil, lansia, penderita penyakit kronis, dan petugas tanggap darurat termasuk kelompok yang lebih rentan.
Menurut Andri, ukuran kedaruratan tidak cukup hanya menghitung hotspot, luas lahan terbakar, atau jumlah operasi pemadaman. Kualitas udara, lamanya paparan, kondisi kelompok rentan, dan kesiapan layanan kesehatan harus ikut menentukan tingkat respons.
“Manusia bernapas dengan paru-paru. Pemerintah bekerja dengan kebijakan dan anggaran. Karena itu, setiap sumber daya publik harus diterjemahkan menjadi udara yang lebih aman dan masyarakat yang lebih terlindungi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pemadaman, verifikasi hotspot, pembasahan kawasan rawan, pengamanan sumber air, pemantauan kualitas udara, serta kesiapan puskesmas dan rumah sakit.
Jika kapasitas daerah terlampaui, dukungan pemerintah provinsi dan pusat harus segera diperkuat.
“Tidak boleh ada gengsi administratif ketika kesehatan masyarakat dipertaruhkan. Jika kapasitas daerah tidak cukup, dukungan harus masuk lebih cepat,” katanya.
Dalam jangka panjang, Andri menilai pengendalian karhutla harus bergeser dari dominasi pemadaman menuju pencegahan berbasis tata air, perlindungan gambut, rehabilitasi DAS, dan kesiapan sumber air di kawasan rawan.
Keberhasilan, menurut dia, tidak diukur dari banyaknya rapat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari semakin sedikit lahan terbakar, semakin cepat api dikendalikan, kualitas udara membaik, dan semakin sedikit masyarakat yang terdampak.
“Karhutla bermula di lanskap, tetapi dampaknya berakhir di tubuh manusia. Anggaran negara harus bekerja sebelum masyarakat membayar bencana dengan kesehatannya,” tutup Andri Mayudi.
Penulis: SergapDirgantara7
Editor: Redaksi SergapDirgantara7
