SERGAP7// Pontianak – Alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar dalam APBD 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembelian kendaraan dinas kembali menuai sorotan. Meskipun Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyebut pengadaan ini sebagai bagian dari efisiensi dan kebutuhan operasional, sejumlah kalangan menilai langkah tersebut kurang mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Langkah ini dinilai janggal di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan Pemprov Kalbar. Dari total efisiensi sekitar Rp322 miliar, Rp15 miliar dialokasikan untuk kendaraan dinas yang disebut telah berusia tua dan tidak layak pakai. Namun, kritik muncul karena tidak ada audit independen yang membuktikan bahwa seluruh armada memang benar-benar harus diganti secara menyeluruh.
"Kalau memang tujuannya efisiensi, kenapa malah membeli kendaraan baru yang harganya miliaran? Apakah perawatan atau peremajaan kendaraan lama tidak lebih masuk akal?" Kata Agus Setiadi, pengamat kebijakan publik di Kalimantan Barat.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas di tengah situasi ekonomi yang masih lesu dan ketimpangan layanan dasar seperti jalan yang rusak, akses air bersih, infrastrutur kesehatan dan pendidikan yang masih kurang dengan IPM Kalbar yang masih rendah, menunjukkan skala prioritas yang tidak tepat.
Pemerintah berdalih bahwa pengadaan dilakukan agar tidak perlu menyewa mobil saat menerima kunjungan pejabat pusat. Namun alasan ini dinilai tidak kuat. Kehadiran menteri, pejabat pusat atau anggota DPR RI bersifat insidental dan lazimnya sudah difasilitasi oleh protokoler kementerian atau pemerintah pusat. "Kalau tamunya datang setahun sekali, masak harus beli mobil miliaran hanya untuk itu? Sewa kendaraan premium jauh lebih hemat ketimbang membeli satu unit baru dan membiayai operasionalnya terus-menerus," Tambahnya.
"Coba kita lihat perusahaan-perusahaan besar mayoritas lebih memilih sewa karena lebih efisien, murah dan tidak menjadi beban di kemudian hari. Apalagi penyusutan harga atau nilai kendaraan itu tinggi, sehingga sewa tentu jauh lebih efektif dan efisien dibanding beli baru," Tegas Ketua Lembaga PERSEPSI (Pengkajian Regulasi dan Kebijakan Publik, Sosial dan Inklusif).
Tak hanya itu, langkah pembelian mobil dinas di tengah penghematan besar justru dianggap kontradiktif. Pemerintah memotong anggaran dinas hingga 50 persen, tetapi memilih menganggarkan belanja barang mewah di saat bersamaan.
"Efisiensi bukan berarti kita berhemat di satu sisi, lalu boros di sisi lain. Ini bisa mencederai kepercayaan publik. Yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah sekolah bagus, jalan yang layak, bukan mobil pejabat mewah," Ujar tokoh muda Kalbar ini.
Pemerintah memang mengklaim telah mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun untuk sektor prioritas seperti infrastruktur dan pendidikan. Namun demikian, pengadaan kendaraan dinas tetap dianggap simbol kemewahan yang tidak patut ditonjolkan saat masyarakat di daerah terpencil masih kekurangan listrik dan akses layanan dasar. Ditambah lagi saat ini kondisi ekonomi masih lemah terbukti dari daya beli masyarakat yang rendah, pengangguran meningkat sementara lowongan pekerjaan terbatas dan sulit.
"Tuntutan agar alokasi Rp15 miliar tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak pun mulai bermunculan. Oleh karena itu, kami mendorong Gubernur dan DPRD Kalbar untuk memikirkan kembali dan segera mengevaluasi pos anggaran tersebut. Dengan pembatalan pengadaan kendaraan dinas, maka akan menunjukkan empati dan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat kecil Kalimantan Barat," Ujar Agus yang juga Ketua Umum POM ini.
(Red)
