Sergap Dirgantara7 // Sambas - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Sambas segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka terkait beredarnya dugaan daftar hitam atau pembekuan status terhadap enam pemain sepak bola lokal asal Kabupaten Sambas.
Desakan tersebut mencuat setelah kebijakan yang disebut membatasi keenam pemain tampil dalam turnamen antarkampung (tarkam) di wilayah Kabupaten Sambas memicu sorotan publik. Kebijakan itu dinilai tidak transparan, cenderung sepihak, dan berpotensi merugikan ruang tumbuh pemain lokal yang selama ini aktif berkompetisi di level daerah.
Polemik ini mengemuka pasca bergulirnya Liga 4 Zona Kalimantan Barat, ketika informasi mengenai adanya sanksi terhadap enam pemain mulai beredar di tengah masyarakat. Hingga kini, dasar aturan, alasan penjatuhan sanksi, serta mekanisme pengambilan keputusan tersebut dinilai belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menilai langkah Askab PSSI Sambas tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam tata kelola pembinaan olahraga. Menurutnya, apabila memang terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan adil, dengan tetap menjamin hak pemain untuk mengetahui pokok persoalan yang dituduhkan.
“Jika memang ada pelanggaran, semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, terbuka, dan adil. Pemain berhak mengetahui tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, sekaligus memperoleh ruang untuk memberikan pembelaan,” ujar Azwar.
KMKS berpandangan, kebijakan yang berdampak pada pembatasan ruang bermain atlet tidak dapat dijalankan tanpa dasar aturan yang terang serta prosedur yang akuntabel. Dalam konteks pembinaan sepak bola daerah, federasi semestinya hadir sebagai institusi yang melindungi, membina, dan menegakkan tata kelola yang berkeadilan, bukan justru melahirkan keputusan yang memicu polemik baru di ruang publik.
Pandangan serupa disampaikan Pengurus KMKS, Hebin. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut menimbulkan kesan tidak berpihak kepada pemain, terutama jika sanksi dijatuhkan tanpa penjelasan utuh dan tanpa ruang klarifikasi bagi pihak yang terdampak.
“Keputusan seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Harus ada transparansi, harus ada penjelasan resmi, dan pemain harus diberi hak untuk mengetahui alasan sanksi serta menyampaikan pembelaan,” kata Hebin.
Sorotan terhadap kebijakan ini terus meluas, terutama di kalangan pecinta sepak bola daerah dan masyarakat Sambas. Reaksi publik bahkan diperkuat dengan munculnya petisi daring di platform Change.org bertajuk “Ganti Ketua Askab Sambas”, yang dinilai sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan federasi di tingkat kabupaten.
Atas kondisi tersebut, KMKS menuntut Askab PSSI Sambas untuk segera menyampaikan penjelasan resmi kepada publik, membuka ruang dialog dengan para pemain yang terdampak, serta meninjau kembali kebijakan yang disebut sebagai daftar hitam tersebut.
KMKS menegaskan, apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, gelombang kritik dan protes masyarakat berpotensi terus meluas. Organisasi itu juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga Askab PSSI Sambas memberikan keterangan resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
