SERGAP 7// Bandung, 6 Juni 2026 – Penertiban bangunan dan lahan yang melanggar peruntukan di sejumlah wilayah Jawa Barat dinilai sebagai langkah yang tepat dan perlu dilakukan. Namun, hal ini harus tetap dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi dampaknya. Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof Dr Sutan Nasomal SH MH.
Menurutnya, secara prinsip penertiban ini sudah benar. Banyak ditemukan pelanggaran seperti pendirian bangunan, rumah, hingga kios di bantaran sungai dan aliran air, serta aktivitas perdagangan yang meramaikan jalan protokol. Kondisi tersebut tidak hanya membuat lingkungan menjadi semrawut, tetapi juga berisiko menghambat aliran air sehingga berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan tiba.
"Memang secara kasat mata apa yang dilakukan masyarakat itu salah dan pantas ditertibkan. Bangunan di atas kali atau di pinggir aliran air jelas menghambat arus, membuat kali menjadi dangkal, dan akhirnya menimbulkan bencana yang justru merugikan masyarakat sendiri," ujar Prof Sutan Nasomal dalam pernyataannya dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Meskipun membenarkan tindakan penertiban, ia menilai langkah ini tidak dapat berjalan mulus jika hanya dilakukan secara sepihak. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah lebih banyak mengedepankan musyawarah dan komunikasi sejak awal sebelum melaksanakan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
"Supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau tuduhan, sebaiknya pemerintah duduk bersama masyarakat. Jika ada kesepahaman, kesadaran akan tumbuh sendiri, sehingga masyarakat yang bersalah pun akan memahami dan menerima konsekuensinya dengan lapang dada," tegasnya.
Prof Sutan juga menekankan bahwa tujuan utama penataan ini adalah menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam, agar aliran air kembali lancar dan terhindar dari bencana. Namun, aspek kemanusiaan tidak boleh dilupakan. Pemerintah daerah diminta untuk memikirkan solusi agar masyarakat yang terkena dampak tidak kehilangan mata pencaharian dan tidak mengalami kesulitan ekonomi.
"Penataan ini baik demi masa depan, tapi jangan lupa isi perut dan nasib korban. Keadilan dan kebijaksanaan harus dijalankan. Pemerintah daerah perlu membuka akses lapangan pekerjaan atau solusi ekonomi lain, agar masyarakat Jawa Barat tetap sejahtera dan tidak jatuh dalam kesulitan pasca-penertiban," pungkasnya.
Narasumber:Prof Dr Sutan Nasomal SH, MHPakar Huk
Red/ Prof
