SERGAP7// JAKARTA – Kenaikan tarif pajak dinilai akan semakin mempersulit perekonomian nasional. Menurut pengamat, kebijakan ini berpotensi memperparah kondisi yang ada, di mana berbagai proyek kebutuhan masyarakat seperti perumahan justru terhenti, banyak perusahaan gulung tikar, dan berbagai sektor usaha mengalami hambatan serius.
Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada sejumlah pemimpin redaksi media, baik dalam maupun luar negeri, dari kantor pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Cijantung, Jakarta, pada Selasa (3/6/2026).
"Presiden seharusnya mendapatkan masukan yang objektif dari para penasihat negara. Sangat disayangkan jika setiap kebijakan hanya membebani masyarakat dan pengusaha tanpa melihat dampaknya secara menyeluruh," tegasnya.
Prof. Sutan menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak yang dinilai terlalu tinggi justru membuat rakyat terjepit. Saat ini, kesempatan untuk mempertahankan usaha dan mencari nafkah semakin sempit. Daya beli masyarakat yang terus melemah berdampak luas, hingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja di hampir seluruh provinsi.
"Ini menyangkut urusan perut rakyat. Jika dibiarkan, hilanglah harapan terciptanya lapangan kerja yang layak. Sebagai pemimpin, Presiden diharapkan dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak," ujarnya.
Diketahui, menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi Ekonomi Pancasila telah dicanangkan sebagai harapan bersama. Presiden menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama pembangunan, termasuk dalam menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (4/6/2026).
Namun, Prof. Sutan menilai kebijakan tarif pajak sebesar 22% saat ini justru bertentangan dengan semangat tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi memicu kebangkrutan usaha masyarakat dan melemahkan koneksi ekonomi nasional maupun internasional.
"Kondisi ini makin berat karena nilai tukar rupiah terus melemah, yang otomatis menaikkan harga ribuan jenis barang. Sementara itu, upaya meningkatkan daya beli masyarakat belum menunjukkan hasil yang nyata. Lalu muncul kebijakan pajak yang justru menambah beban," jelasnya.
Ia mencontohkan dalam sejarah Indonesia, hanya Prof. BJ Habibie yang berhasil menguatkan nilai rupiah dan daya beli masyarakat di saat kondisi ekonomi sulit. Setelah itu, belum ada pemimpin yang mampu secara signifikan meringankan beban rakyat.
"Apakah urusan perut rakyat tidak penting? Apakah memulihkan daya beli masyarakat bukan prioritas?" tanyanya tegas.
Prof. Sutan menghimbau pemerintah agar berani membela kepentingan rakyat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Suara kekecewaan ini, katanya, mewakili aspirasi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.
"Jangan biarkan rakyat menjadi korban demi kepentingan segelintir orang yang serakah dan tidak peduli pada penderitaan sesama. Kami berharap Presiden mau meninjau ulang kebijakan ini agar ekonomi kerakyatan bisa kembali tumbuh," pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
Call Center: 087719021960
