SERGAP 7// Konawe Utara, 12 Juni 2026 – Kasus penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bansos di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, kian membesar. Selain diduga terjadi penyimpangan dana, kini terungkap dugaan pengawasan yang dilakukan secara asal-asalan atau abal-abal, bahkan disertai dugaan suap yang melibatkan oknum di lingkungan Inspektorat, termasuk jajaran pejabat di tingkat Kepala Bidang.
Media Sergap7 menerima laporan resmi dari sejumlah warga pada Rabu, 10 Juni 2026 pukul 11.00 WITA. Mereka menjelaskan, sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima bantuan untuk satu triwulan saja sebesar Rp900.000 sejak tahun 2025. Sisa hak untuk tiga triwulan berikutnya hingga pertengahan tahun 2026 belum juga dibayarkan, padahal desa-desa tetangga di wilayah yang sama sudah menerima seluruh bantuan secara lengkap
Karena ketimpangan ini, warga menduga ada penyalahgunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, maupun Dana Desa yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan Dinyatakan Abal-abal, Kabid Diduga Terlibat
Sumber yang mengetahui proses pemeriksaan menyampaikan bahwa tim pengawas yang dipimpin oleh Kepala Bidang di lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Utara hanya melakukan pengecekan secara permukaan saja, tidak mendalam, dan bisa dikatakan bersifat abal-abal.
“Mereka datang sebentar, tidak memeriksa bukti penyaluran secara rinci, tidak mendatangi warga untuk memastikan penerimaan, lalu langsung menyatakan laporan keuangan desa aman dan tidak bermasalah. Pengawasannya sungguh asal-asalan,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih parah lagi, muncul dugaan kuat bahwa oknum pejabat termasuk Kabid terkait menerima imbalan atau uang suap dari pengelola keuangan Desa Ranombupulu agar hasil pemeriksaan dimanipulasi dan kejanggalan tidak terungkap ke publik.
“Ini bukan sekadar lalai, tapi sudah ada kesengajaan menutupi kesalahan. Ada dugaan suap yang membuat pengawasan berjalan tidak sesuai prosedur,” tambahnya.
Dugaan ini memperkuat kecurigaan adanya kolusi antara pihak desa dan oknum pengawas, sehingga kerugian negara serta hak masyarakat bisa tertutupi selama ini.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Ranombupulu, Kepala Bidang terkait, serta pimpinan Inspektorat Kabupaten Konawe Utara belum memberikan tanggapan resmi.
Warga dan pihak pengamat mendesak Polres, Kejaksaan Negeri, dan BPKP segera turun tangan, membuka seluruh dokumen keuangan, memeriksa peran setiap pihak termasuk jajaran Kabid Inspektorat, menelusuri aliran dana, serta menjatuhkan proses hukum tegas bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyimpangan maupun penerimaan suap.
Tim / Taslim
