Sergap7// Pontianak 16 Juli 2025Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan transparan. Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., didampingi Kepala BPKD Sambas, Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD Kalimantan Barat, yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Rabu (16/7/2025).
Kehadiran ini bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi nyata komitmen strategis Pemkab Sambas dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah (ETPD). Transformasi digital dinilai bukan hanya instrumen efisiensi, tetapi juga fondasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pelayanan publik.
Digitalisasi: Keharusan Bukan Pilihan
Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan keharusan di era modern. Ia menekankan bahwa efisiensi fiskal, transparansi anggaran, dan layanan publik yang responsif hanya dapat dicapai melalui digitalisasi total sistem pemerintahan.
> “Digitalisasi bukan lagi tren, tapi keharusan mutlak. Pemerintah harus membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berpihak pada masyarakat,” tegas Ria Norsan.
BI Tekankan Peran Strategis QRIS dan KKPD
Kepala Perwakilan BI Kalbar, R. Heru Saptaji, memaparkan bahwa QRIS dan KKPD adalah dua instrumen vital dalam digitalisasi keuangan daerah. Penggunaan kanal pembayaran ini tidak hanya menekan potensi penyalahgunaan anggaran, tetapi juga mempercepat integrasi data fiskal antarinstansi secara real time dan akurat.
Forum ini juga menjadi momen evaluasi capaian digitalisasi kabupaten/kota se-Kalbar. Sejumlah daerah dinilai telah menunjukkan progres signifikan dalam penggunaan kanal pembayaran elektronik untuk retribusi pasar, pajak, dan layanan publik lainnya. Namun demikian, masih terdapat daerah yang tertinggal dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun kapasitas SDM.
Komitmen dan Aksi Nyata Menuju 100% Transaksi Digital
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan penyusunan roadmap digitalisasi sebagai bentuk konkret dukungan terhadap target nasional 100% digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sebagaimana dicanangkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital (KNEKD).
Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian terbaik dalam pelaksanaan ETPD, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk memperkuat semangat inovasi di level daerah.
KESIMPULAN TAJAM:
Pemkab Sambas secara tegas menempatkan diri sebagai bagian dari arus utama transformasi digital keuangan daerah. Dukungan penuh terhadap program ETPD menjadi strategi kunci untuk memperkuat transparansi, efisiensi fiskal, dan pelayanan publik yang adaptif terhadap tuntutan zaman.
Melalui partisipasi aktif dalam HLM TP2DD Kalbar, Kabupaten Sambas memperkuat posisinya sebagai daerah yang siap dan berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang profesional dan berpihak pada masyarakat.
Tim Sergap7
