Sergap Dirgantara 7 // SAMBAS, 13 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten Sambas bergerak cepat merespons situasi bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (13/3), guna memastikan penanganan dilakukan secara terpadu dan kondisi daerah tetap terkendali.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., serta unsur pimpinan lintas sektor lainnya. Kehadiran jajaran lengkap pemerintah daerah dan Forkopimda menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM dipandang sebagai isu strategis yang menyentuh langsung stabilitas pelayanan publik, mobilitas warga, dan aktivitas ekonomi daerah.
Dalam rapat itu, Bupati Satono menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Koordinasi, menurut dia, terus dilakukan dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat pemulihan distribusi, menjaga kelancaran pelayanan, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Langkah cepat itu mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus melindungi kepentingan masyarakat di tengah situasi yang berkembang. Penanganan yang sigap dan terukur dinilai penting agar gangguan distribusi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sambas juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menggunakan BBM secara bijak, dan tidak terpancing kepanikan yang justru dapat memperberat situasi di lapangan. Pemerintah menekankan, penyelesaian persoalan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada kerja cepat aparat dan lembaga terkait, tetapi juga pada kedewasaan publik dalam menyikapi keadaan secara rasional dan tertib.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Sambas berharap situasi distribusi BBM dapat segera kembali normal. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondisi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif, seraya memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan.
