SERGAP7//TANGERANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang angkat bicara mengenai laporan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Desa di Desa Teluknaga tahun anggaran 2023-2025. Pihak dinas menyatakan akan menempuh jalur koordinasi dengan otoritas pengawas di tingkat kecamatan untuk memverifikasi data tersebut.
Dugaan anomali ini mencuat setelah sejumlah data menunjukkan adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi kegiatan di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi sorotan publik.
- Ketidaksesuaian Anggaran: Adanya selisih hingga ratusan juta rupiah antara Pagu Anggaran dan rincian kegiatan pada tahun 2023 dan 2024.
- Biaya Operasional: Laporan biaya operasional pemerintah desa tahun 2023 yang tercatat mencapai Rp 1,4 miliar, angka yang dinilai tidak lazim karena melampaui total Pagu Anggaran desa sebesar Rp 1,37 miliar.
- Mekanisme Anggaran: Adanya dugaan pemecahan anggaran proyek irigasi menjadi beberapa termin kecil serta pengucuran dana sektor peternakan yang dilakukan berulang kali dalam satu periode.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMPD Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Namun, ia menekankan bahwa proses verifikasi laporan keuangan desa harus mengikuti prosedur yang berlaku, di mana pihak kecamatan memegang peran sentral sebagai pengawas langsung di wilayah.
> "Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut melalui pihak kecamatan. Kecamatan memiliki fungsi sebagai salah satu pengawas utama dalam pengelolaan keuangan desa di wilayahnya," ujar Kadis DPMPD saat dikonfirmasi, Rabu (4/3/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan apakah laporan yang beredar sesuai dengan fakta administrasi dan fisik di lapangan atau terdapat kesalahan input data dalam sistem pelaporan.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar Inspektorat Kabupaten Tangerang dapat turun tangan jika ditemukan indikasi kerugian negara yang signifikan. Pengamat tata kelola desa menilai bahwa transparansi dalam audit sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program Dana Desa.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Teluknaga belum memberikan pernyataan resmi terkait rincian anggaran yang menjadi polemik tersebut. Publik kini menanti hasil verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh tim pengawas guna memastikan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
