Sergap Dirgantara7//SAMBAS, Kalimantan Barat — Kabupaten Sambas menegaskan perannya sebagai beranda terdepan Indonesia melalui penyelenggaraan Seminar Internasional dan Upgrading Dai yang mempertemukan peserta dari enam negara di kawasan Asia Tenggara. Forum bertema “Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” itu resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Selasa malam, 7 April 2026, di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.
Di tengah dinamika pembangunan kawasan perbatasan, kehadiran forum lintas negara ini tidak hanya merepresentasikan agenda keagamaan, tetapi juga mencerminkan penguatan peran daerah dalam membangun jejaring regional berbasis nilai, masyarakat, dan kolaborasi sosial.
Wamendagri Akhmad Wiyagus, yang hadir didampingi Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., menegaskan bahwa peran dai harus berkembang melampaui fungsi tradisionalnya. Dalam konteks pembangunan modern, dai dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan sosial yang mampu menjangkau langsung kehidupan masyarakat.
“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan baru pembangunan berbasis komunitas, di mana aktor sosial keagamaan ditempatkan sebagai mitra strategis negara. Dalam kerangka itu, pemerintah pusat menjadikan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional, dengan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Bagi Kabupaten Sambas, forum ini sekaligus menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan wajah baru daerah perbatasan—bukan lagi sekadar wilayah pinggiran, tetapi ruang interaksi lintas negara yang aktif, terbuka, dan berdaya saing.
Bupati Sambas H. Satono menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam transformasi daerah. Menurutnya, potensi besar Sambas di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas hanya akan bermakna jika didukung oleh kualitas SDM yang unggul dan adaptif.
“Kami terus mendorong pembangunan SDM agar mampu mengelola potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Satono.
Di bawah kepemimpinannya, Sambas menunjukkan kecenderungan untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif membangun posisi di tingkat regional. Penyelenggaraan forum internasional ini menjadi indikator bahwa daerah perbatasan mampu memainkan peran lebih luas dalam percakapan global, khususnya dalam isu pembangunan berbasis masyarakat dan nilai.
Partisipasi delegasi dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam memperkuat dimensi internasional forum tersebut. Kehadiran mereka tidak hanya membawa perspektif lintas negara, tetapi juga membuka ruang pertukaran gagasan yang relevan bagi kawasan dengan karakter sosial dan geografis yang serupa.
Momentum ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi semata ditentukan oleh infrastruktur dan kebijakan fiskal, melainkan juga oleh kemampuan membangun jejaring, memperkuat institusi sosial, serta menghadirkan kepercayaan diri daerah dalam interaksi global.
Di titik ini, Sambas tidak sekadar menjadi lokasi kegiatan, melainkan tampil sebagai simbol bahwa wilayah perbatasan Indonesia dapat berdiri sejajar dalam forum internasional—dengan identitas yang kuat, kapasitas yang berkembang, dan arah pembangunan yang semakin terukur.
