SAMBAS, 23 Mei 2026 SergapDirgantara7 — Pemerintah Kabupaten Sambas memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau MBG/SPPG di Kabupaten Sambas.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Satgas MBG dan SPPG se-Kabupaten Sambas yang digelar di Rumah Dinas Bupati Sambas, Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 10.30 WIB.
Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan resmi Bupati Sambas Nomor 400.2.1/212/DP3AP2KB tertanggal 22 Mei 2026 dengan sifat Penting. Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas mengundang unsur Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga teknis, serta pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program MBG dan SPPG.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas Presiden agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan daftar undangan, rakor tersebut melibatkan sejumlah unsur strategis, antara lain Wakil Bupati Sambas, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Dandim 1208/Sambas, Kapolres Sambas, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, Inspektorat, sejumlah kepala dinas, Bapperida, Badan Keuangan Daerah, Kementerian Agama, Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kabupaten Sambas, PLN, PDAM, Loka POM, Korwil BGN, kepala SPPG, ahli gizi SPPG, akuntan SPPG, serta mitra MBG se-Kabupaten Sambas.
Keterlibatan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG/SPPG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menyangkut kesiapan tata kelola, keamanan pangan, distribusi, kesehatan, pengawasan anggaran, koordinasi teknis, serta akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.
Dalam arahannya, Bupati Sambas H. Satono menekankan pentingnya kerja sama dan komitmen bersama antarinstansi agar pelaksanaan program MBG/SPPG di Kabupaten Sambas berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan tujuan nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam membangun sistem koordinasi yang solid. Karena itu, seluruh unsur terkait diminta menyamakan langkah, memperjelas peran masing-masing, dan memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
Rakor ini juga menjadi forum konsolidasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, unsur legislatif, OPD teknis, instansi pengawasan, lembaga layanan, tenaga gizi, akuntan SPPG, serta mitra pelaksana MBG. Sinergi tersebut dinilai penting agar program prioritas Presiden tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar hadir sebagai layanan yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG/SPPG dengan mengedepankan koordinasi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, serta kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Melalui rakor ini, Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal program nasional secara terarah, kolaboratif, dan akuntabel di Kabupaten Sambas.
