RUP menjadwalkan pemilihan penyedia pada Juni–Juli 2026. Namun hingga 25 Agustus, kode tender fisik belum ditemukan dalam penelusuran publik dan belum terlihat tanda pekerjaan di sekitar lokasi.
SERGAP DIRGANTARA7 | SAMBAS — Selasa 25 Agustus 2026 - Masyarakat Sambas masih menunggu kepastian kelanjutan pembangunan Waterfront di depan Keraton Alwatzikhoebillah. Proyek tersebut diharapkan mendukung pelestarian kawasan bersejarah, ruang publik, pariwisata, dan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan pemantauan DPC LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Kabupaten Sambas hingga 25 Agustus 2026, belum terlihat tanda-tanda dimulainya pekerjaan fisik yang dapat diamati di sekitar lokasi.
Penelusuran pada kanal pengadaan publik juga belum menemukan kode tender konstruksi, peserta, pemenang, nilai kontrak, maupun jadwal pelaksanaan paket fisik.
Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Renovasi Kawasan Waterfront Sambas tercatat dengan kode RUP 64326217 dan pagu Rp14.340.836.000. Pemilihan penyedia direncanakan pada Juni–Juli, sedangkan pelaksanaan kontrak dijadwalkan Agustus–Desember 2026.
Ketua DPC LSM GRAK Kabupaten Sambas, Andri Mayudi, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan penjelasan berbasis dokumen agar masyarakat memperoleh kepastian.
“Anggaran dan jadwalnya telah tercantum dalam RUP, tetapi tender fisiknya belum ditemukan dan belum terlihat tanda pekerjaan di lokasi. Masyarakat perlu mengetahui kapan proyek ini dimulai serta bagian pekerjaan yang ditargetkan selesai pada 2026,” kata Andri.
Paket perencanaan Waterfront Sambas berkode tender 10127858000 memiliki pagu Rp800 juta dan masa pelaksanaan 90 hari. Sementara seleksi awal manajemen konstruksi berkode 10127822000 dengan pagu Rp900 juta dinyatakan gagal dan kemudian diproses melalui seleksi ulang.
Rangkaian tersebut memunculkan kebutuhan untuk memperjelas kesiapan detail engineering design, hasil investigasi tanah, RAB, HPS, kondisi struktur lama, serta kesesuaian jadwal perencanaan dengan tender fisik.
Jika hingga kini belum terdapat pemenang tender fisik, Dinas PUPR perlu menjelaskan solusi dan jadwal korektifnya. Paket ini belum dapat disebut kurang diminati sebelum tender dibuka dan data pesertanya tersedia. Namun, pemerintah perlu menerangkan apakah riwayat hukum proyek sebelumnya, kondisi struktur lama, atau ketidakpastian dokumen teknis memengaruhi kesiapan pengadaan dan minat penyedia.
Pada Juli 2026, Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur menyatakan anggaran sekitar Rp14 miliar telah disiapkan dan pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada Desember. Sementara Gubernur Kalbar Ria Norsan sebelumnya menyampaikan penataan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada 2027 setelah melalui evaluasi dan penyusunan ulang desain.
Perbedaan rentang waktu itu perlu dijelaskan melalui tahapan pembangunan yang terukur: pekerjaan yang dibiayai APBD 2026, keluaran yang harus selesai pada Desember, serta bagian yang direncanakan berlanjut pada 2027.
Pemerintah perlu membuka progres dan berita acara penyelesaian DED, alasan seleksi manajemen konstruksi diulang, status teknis pekerjaan lama, perubahan RUP, serta jadwal pasti tender fisik.
Jika jadwal 2026 tetap berlaku, tahapan pelaksanaannya harus realistis. Jika mengalami perubahan, revisi RUP dan alasannya perlu diumumkan agar pekerjaan tidak dipaksakan menjelang akhir tahun hingga berisiko mengurangi mutu dan akuntabilitas.
Andri menegaskan pengawasan tersebut bukan tuduhan adanya pelanggaran atau kesengajaan menunda proyek. Tujuannya memastikan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, terukur, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Redaksi menyediakan ruang hak jawab bagi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, PPK, Biro Pengadaan Barang/Jasa, dan pihak terkait lainnya.
