Sergap7//Tanggamus – Kebijakan Bupati Tanggamus H. Moh. Saleh Asnawi yang mengangkat sejumlah konten kreator sebagai staf Humas di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menuai kritik dari kalangan wartawan. Mereka menilai keputusan tersebut mengabaikan profesionalisme dan mengesampingkan peran pers lokal dalam penyebaran informasi resmi pemerintah.
Ketua Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Tanggamus, Idham Khalid, menyatakan keberatan atas penerbitan Surat Keputusan (SK) tersebut. Ia menilai jabatan humas seharusnya diisi oleh sumber daya yang memiliki pemahaman komunikasi publik, kehumasan pemerintahan, serta dasar kerja jurnalistik.
> “Kami merasa dilangkahi. Kegiatan Bupati bahkan jarang terekspos media lokal, sekarang justru konten kreator yang diangkat tanpa seleksi kompetensi yang jelas,” ujar Idham kepada wartawan.
Menurut Idham, keputusan itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan citra di media sosial ketimbang penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pers.
> “Jika fungsi humas dijalankan oleh pihak yang tidak memahami kerja jurnalistik, maka arus informasi pemerintah berpotensi tidak tertata, bias, dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tambahnya.
Wartawan meminta Bupati mengevaluasi kebijakan tersebut dan mengembalikan fungsi Humas Kominfo kepada tenaga profesional yang menghormati nilai keterbukaan informasi serta etika komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pengangkatan konten kreator dinilai memang menawarkan pendekatan modern dalam publikasi, namun tanpa mekanisme seleksi berbasis kompetensi, kebijakan tersebut dikhawatirkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tim Redaksi
