SERGAP 7// Jakarta, 28 Juni 2026 — Indonesia dikenal sebagai negeri yang sangat kaya raya. Hasil bumi, laut, dan darat tersebar melimpah di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan menurut peribahasa yang sering diucapkan, “tongkat yang ditancapkan di tanah Pertiwi pun bisa tumbuh menjadi pohon dan berbuah manis.” Namun kenyataan di lapangan sering kali berbanding terbalik dengan kekayaan alam tersebut.
Demikian dikemukakan Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Pidana Internasional dan Ekonom Nasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, dalam wawancara khusus dengan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik nasional maupun asing, melalui sambungan telepon dari kantor pusat partainya di kawasan Cijantung, Jakarta, Minggu (28/6).
Prof Sutan mengaku yakin bahwa setiap program yang dicanangkan Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan negara dan bangsa. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya langkah-langkah pembangunan yang sedang dijalankan. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan keterbukaan dan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya program tersebut.
“Rakyat tidak pernah alergi terhadap program pemerintah. Tapi sangat perlu melibatkan masyarakat luas agar bisa mengawasi dan bersuara jika ditemukan hal yang tidak beres dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Kekayaan Melimpah, Kesejahteraan Belum Merata
Poin paling tegas yang disampaikan Prof Sutan adalah soal pemerataan manfaat hasil Sumber Daya Alam (SDA). Ia menyoroti fakta bahwa pertambangan batu bara misalnya, menghasilkan puluhan juta ton setiap tahunnya dan memberikan keuntungan besar bagi negara serta perusahaan mitra pemerintah. Namun pertanyaan mendasar muncul: Apakah masyarakat asli daerah tempat tanahnya digali ikut menjadi kaya dan sejahtera? Atau justru semakin terpuruk kemiskinannya?
Ia mengenang masa lalu, ketika hutan-hutan masih terjaga, hasil panen melimpah, dan warga mampu menabung, membeli alat pertanian, hingga kendaraan angkut. Kini, lanjut dia, pemandangan itu telah berganti dengan lahan gundul, debu berterbangan, dan akses jalan yang masih sulit.
“Suara anak daerah yang meminta hak hidup, menjaga hutan, tanah, dan sumber airnya — apakah ada yang benar-benar mendengarnya? Setelah diambil kekayaannya, apakah ekosistem yang rusak diperbaiki kembali?” tanyanya tegas.
Data yang dikemukakan menunjukkan sekitar 369.356 hektare hutan hilang akibat aktivitas pertambangan. Selama 30 tahun terakhir, jutaan hektare hutan lenyap akibat alih fungsi lahan dan kebakaran, menyisakan luas hutan saat ini sekitar 95,5 juta hektare. Daerah yang dulunya subur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua kini hanya menyisakan kenangan, sementara lahan dikuasai pihak luar.
Utang Negara Membengkak, Ke Mana Hasil SDA?
Hal yang semakin menggelisahkan, menurut Prof Sutan, adalah kondisi keuangan negara. Di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun, setelah melalui delapan kali pergantian kepemimpinan, Indonesia justru mencatat utang negara yang mendekati angka 10.000 triliun rupiah.
“Negara menjual SDA ratusan triliun setiap tahunnya, tapi mengapa utang terus membengkak dan kemiskinan masih meluas? Ke mana sesungguhnya aliran uangnya? Apakah suara rakyat harus terus dibungkam?” tegaskannya.
Ia menekankan pentingnya transparansi penuh. Masyarakat berhak mengetahui berapa pendapatan dari penjualan SDA, bagaimana dampak lingkungannya, dan seberapa besar manfaatnya dinikmati langsung oleh warga setempat, bukan hanya berhenti di angka keuntungan semata.
Harapan kepada Presiden Prabowo
Di akhir pernyataannya, Prof Sutan menyampaikan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya kepemimpinan saat ini mampu meluruskan sistem yang selama ini dinilai salah.
“Kami yakin Presiden Prabowo bekerja keras membangun negeri. Semoga beliau membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar suara rakyat. Kekayaan alam ini titipan Tuhan untuk seluruh anak bangsa, bukan hanya untuk segelintir pihak. Sudah saatnya tanah yang kaya melahirkan rakyat yang makmur pula,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH
- Pakar Hukum Pidana Internasional & Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
