SERGAP 7// JOMBANG – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menawarkan sejumlah gagasan mengenai arah NU untuk lima tahun mendatang.
Gagasan tersebut bertumpu pada tiga agenda utama, yakni memperkuat persatuan, membangun kemandirian jam’iyah, serta meneguhkan peran NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Salah satu agenda utama dalam forum tersebut adalah menentukan kepemimpinan PBNU untuk periode berikutnya.
Menjelang pelaksanaan Muktamar, persaingan dan dinamika pencalonan Ketua Umum PBNU semakin mengemuka. Berbagai nama dan gagasan muncul dengan menawarkan perspektif masing-masing mengenai masa depan organisasi.
Dalam konteks tersebut, Gus Rozin membawa konsep yang tidak semata berorientasi pada figur, tetapi juga pada pembenahan organisasi dan konsolidasi internal. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah Poros Tengah, yang diarahkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai kelompok di tubuh NU.
Dalam dokumen visi dan misinya, Gus Rozin menilai dinamika internal yang berkembang belakangan telah menyita energi organisasi. Karena itu, diperlukan langkah untuk mengembalikan fokus NU pada khidmah kepada umat.
Poros Tengah tersebut diposisikan sebagai upaya membangun kembali komunikasi dan persatuan di antara berbagai unsur NU. Menurut gagasan tersebut, NU sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat besar melalui jaringan pesantren, ulama, lembaga pendidikan, kader, badan otonom hingga jamaah yang tersebar di berbagai daerah.
Potensi besar itu, menurut Gus Rozin, perlu diikuti dengan konsolidasi organisasi yang lebih kuat. Komunikasi antara struktur organisasi, jamaah dan generasi yang berbeda dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya fragmentasi.
Persatuan yang dimaksud juga bukan sekadar keadaan tanpa konflik. Lebih dari itu, persatuan dipahami sebagai kemampuan seluruh elemen NU untuk tetap bekerja sama meskipun memiliki perbedaan pandangan, latar belakang maupun pilihan dalam kontestasi organisasi.
Kemandirian sebagai Fondasi Organisasi
Agenda kedua yang ditawarkan adalah membangun NU yang lebih mandiri. Kemandirian dipandang sebagai salah satu syarat agar organisasi mampu menjalankan program secara berkelanjutan sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan jamaah.
Melalui konsep NU Mandiri, penguatan ekonomi diarahkan melalui pengelolaan aset yang profesional, pengembangan usaha, kewirausahaan serta pemberdayaan ekonomi warga Nahdliyin.
NU memiliki jaringan jamaah, pesantren, lembaga pendidikan dan berbagai institusi sosial yang luas. Jaringan tersebut dinilai menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi.
Namun, pengelolaan potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Aset serta sumber daya organisasi diharapkan tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi jam’iyah dan masyarakat.
Gagasan kemandirian juga menyentuh persoalan data organisasi. Konsep satu data NU yang berdaulat ditawarkan untuk membangun basis informasi yang lebih terintegrasi mengenai jamaah, kader, pesantren, lembaga pendidikan, aset maupun kebutuhan masyarakat.
Dengan sistem data yang lebih baik, kebijakan organisasi dapat disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar perkiraan.
NU sebagai Kekuatan Masyarakat Sipil
Agenda ketiga adalah memperkuat posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil. Dalam gagasan Gus Rozin, NU tidak hanya menjalankan fungsi internal sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.
Posisi tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang NU dalam pendidikan, pesantren, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kehidupan sosial.
Jaringan madrasah, sekolah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga sosial serta komunitas warga NU dinilai dapat menjadi kekuatan strategis untuk memperluas manfaat organisasi.
NU juga didorong agar semakin aktif merespons persoalan masyarakat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan maupun tantangan yang muncul akibat perubahan global.
Dalam bidang pendidikan, salah satu gagasan yang ditawarkan adalah membangun ekosistem yang menghubungkan pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, pendidikan profesi dan kaderisasi.
Sementara itu, kaderisasi perlu dirancang secara lebih sistematis, berjenjang dan berbasis kompetensi. Tujuannya agar NU memiliki kader yang mampu mengisi berbagai ruang pengabdian strategis.
Penguatan pesantren dan ulama juga ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda tersebut. Peningkatan mutu pendidikan, tradisi keilmuan, kaderisasi ulama, kesejahteraan serta pengembangan jaringan pesantren menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian.
Berdaulat, Bermartabat dan Bermanfaat
Seluruh gagasan tersebut dirangkum dalam visi berdaulat, bermartabat dan bermanfaat.
Berdaulat dimaknai sebagai kemampuan NU mengelola organisasi secara mandiri. Bermartabat berkaitan dengan cara kepemimpinan dijalankan, sedangkan bermanfaat menegaskan orientasi akhir organisasi pada khidmah kepada umat.
Untuk menopang visi tersebut, Gus Rozin menempatkan lima prinsip sebagai landasan kepemimpinan, yakni akhlakul karimah, musyawarah, keadilan, khidmah dan maslahah.
Konsep tersebut menempatkan jabatan sebagai amanah yang harus digunakan untuk menjaga dan mengembangkan organisasi, bukan sebagai tujuan pribadi maupun kelompok.
Rekam Jejak Organisasi
Gus Rozin merupakan putra KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh dan Nyai Hj Nafisah Sahal. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah, sebelum melanjutkan pendidikan dan aktivitas organisasinya di berbagai tempat.
Perjalanan pendidikannya antara lain bersentuhan dengan Pesantren Fathul Ulum Kediri, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, STAI Al-Akidah Jakarta, Monash University Australia serta UIN Walisongo Semarang.
Di lingkungan NU, Gus Rozin pernah mengemban sejumlah amanah, mulai dari organisasi kepemudaan hingga struktur NU di tingkat wilayah dan PBNU.
Ia pernah menjabat Wakil Ketua LP Ma’arif PBNU, Ketua RMI NU Jawa Tengah, Ketua RMI PBNU, Mustasyar PCNU Kabupaten Pati, Katib Syuriah PBNU serta Ketua PWNU Jawa Tengah.
Pengalamannya juga mencakup keterlibatan dalam ruang pemerintahan, lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan.
Rekam jejak tersebut menjadi salah satu modal yang ditawarkan dalam kontestasi kepemimpinan PBNU, terutama untuk menghadapi perubahan sosial dan tantangan organisasi yang semakin kompleks.
Muktamar Bukan Sekadar Pergantian Ketua
Bagi Gus Rozin, Muktamar ke-35 NU tidak semestinya dipahami hanya sebagai forum pergantian kepemimpinan. Forum tersebut dinilai menjadi momentum untuk menentukan arah perjalanan organisasi selama lima tahun berikutnya.
Karena itu, proses pemilihan kepemimpinan diharapkan lebih mengedepankan kepentingan jam’iyah daripada kepentingan kelompok tertentu.
Persatuan kembali menjadi titik penting dalam gagasan tersebut. Kontestasi yang berlangsung selama Muktamar diharapkan tidak menghasilkan polarisasi berkepanjangan setelah keputusan organisasi ditetapkan.
Poros Tengah kemudian ditawarkan sebagai jembatan untuk mempertemukan berbagai kekuatan di tubuh NU, sehingga setelah Muktamar seluruh elemen dapat kembali bekerja bersama.
Dalam gagasan tersebut, Poros Tengah tidak ditempatkan sebagai kendaraan untuk memenangkan kelompok tertentu, melainkan sebagai upaya agar perbedaan selama kontestasi tidak berubah menjadi perpecahan permanen.
Dengan tiga agenda utama berupa persatuan, kemandirian dan penguatan peran NU sebagai kekuatan masyarakat sipil, Gus Rozin menawarkan arah kepemimpinan yang tidak berhenti pada perebutan posisi.
Hasil Muktamar memang akan menentukan siapa yang dipercaya memimpin PBNU. Namun, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah keputusan tersebut ditetapkan.
Penguatan pesantren, pembinaan kader, pengembangan pendidikan, pemberdayaan ekonomi jamaah serta perluasan pelayanan sosial menjadi pekerjaan yang harus terus dijalankan.
Dengan demikian, Muktamar ke-35 dipandang bukan sekadar akhir dari sebuah kontestasi kepemimpinan, melainkan titik awal untuk membawa NU menuju organisasi yang semakin solid, mandiri dan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi umat serta bangsa.
Tim
