SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, Kamis 10 SEPTEMBER 2026 SERGAP DIRGANTARA7 — Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E., menekankan sinergi lintas sektor, kejelasan pembagian peran, dan akurasi data dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Sambas.
Penegasan itu disampaikan saat mewakili Bupati Sambas membuka Evaluasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Tingkat Kabupaten Sambas Tahun 2026 di Aula Hotel Pantura Jaya Sambas, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Ponidi, S.K.M., M.M., para camat, kepala puskesmas, serta kader puskesmas se-Kabupaten Sambas.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian program, memetakan kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan agar layanan CKG semakin tepat sasaran dan efektif.
Dalam arahannya, Dr. H. Rachmad Robbi, S.E., M.E. menegaskan bahwa rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada forum pertemuan semata, tetapi harus menghasilkan pembagian peran yang jelas hingga tingkat pelaksana. “Di rakor ini kita harus betul-betul bisa menjelaskan pembagian peran. Camat itu perannya apa, kemudian perangkat terkait juga harus memahami tugas masing-masing,” ujarnya. Menurutnya, kejelasan peran menjadi kunci agar pelaksanaan CKG di lapangan berjalan terarah, terukur, dan tidak saling menunggu.," ujar Rachmad robbi.
Menurutnya, koordinasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, dan puskesmas harus berjalan selaras. Ia mengibaratkan kerja lintas sektor tersebut sebagai sebuah orkestra, di mana setiap unsur memiliki fungsi berbeda tetapi bergerak menuju tujuan yang sama.
Sekda juga mengapresiasi puskesmas yang telah mencapai target. Sementara unit pelayanan yang masih tertinggal didorong menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar memperbaiki strategi, memperkuat koordinasi, dan menyelesaikan hambatan di lapangan.
Akurasi data turut menjadi perhatian karena menentukan ketepatan sasaran program, cakupan masyarakat yang telah diperiksa, kelompok yang belum terjangkau, hingga tindak lanjut terhadap temuan kesehatan.
Dalam konteks tersebut, peran Sekda menjadi strategis sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan teknis perangkat daerah. Pada program lintas sektor seperti CKG, koordinasi yang kuat menentukan apakah kebijakan benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Evaluasi CKG di Sambas pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang angka capaian. Ukurannya adalah ketepatan sasaran, validitas data, kejelasan peran, kualitas pelayanan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan agar manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat.
