Sergap7// Pontianak, 20 Juli 2025 SERGAP Dirgantara7 Kalimantan tidak hanya dikenal sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, tetapi juga sebagai paru-paru dunia dan laboratorium hidup bagi riset biodiversitas, iklim, dan kesehatan global. Namun ironi mencuat: justru ketika dunia memandang penting kawasan ini, pemerintah daerah dan pusat tersandera oleh kebijakan yang perlahan namun pasti mengikis jantung ekologis Kalimantan itu sendiri.
Andri Mayudi, Ketua Umum DPP LSM MAUNG Kalbar, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya tanggung jawab negara:
> “Mereka hidup di Kalimantan Barat, tetapi tak mengenal tanah yang mereka pimpin. Hutan dirusak, sungai dibiarkan mati, dan birokrasi sibuk menyusun narasi, bukan solusi.”
Monokultur dan Penghapusan Hutan: Kejahatan Ekologis yang Legalistik
Lebih dari 1,3 juta hektare hutan alam di Kalimantan Barat lenyap dalam dua dekade terakhir. Konversi masif menjadi kebun sawit dan hutan tanaman industri (HTI) mendorong kehancuran sistemik:
Punahnya spesies endemik seperti orangutan, enggang, dan tanaman obat langka,
Krisis air akibat terganggunya siklus hidrologi,
Kehilangan tanah adat dan penghidupan, yang memperdalam ketimpangan sosial.
Ironisnya, semua itu berlangsung di bawah legitimasi regulasi dan izin pemerintah.
Sungai yang Sakit, Negara yang Absen
Contoh paling nyata ada di Sungai Sambas Besar. Sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi saluran limbah berwarna coklat pekat dan berbau menyengat. Indikasi pencemaran mengarah pada:
Tambang emas ilegal (PETI) di kawasan hulu,
Limbah rumah tangga dan industri kecil menengah (IKM),
Tidak berfungsinya laboratorium pengawasan dan sistem pengolahan limbah daerah.
> “Apakah Kalimantan Barat hanya menunggu hujan untuk mencuci limbah sungai? Di mana kepala dinas lingkungan hidup? Di mana tindakan Dinas PUPR?” tanya Andri.
Pemerintah Lebih Responsif terhadap Investor daripada Alam
Kebijakan pembangunan infrastruktur tidak berpihak pada lingkungan. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalbar gagal membangun sistem mitigasi lingkungan, sementara Dinas PUPR Kalbar abai dalam merancang infrastruktur yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Pemerintah terkesan lebih sigap melayani investasi dibanding menyelamatkan konservasi.
Kecemasan Warga: Harapan Generasi Emas yang tapi sungai tercemar
Warga di pesisir sungai menyuarakan kekhawatiran:
> “Bagaimana nasib ibu-ibu hamil yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tercemar? Apakah anak-anak kami akan lahir sehat? Bagaimana dengan janji negara mewujudkan Indonesia Emas 2045, jika hari ini yang kami hirup adalah udara limbah dan air beracun?”
Masyarakat tidak pesimis—mereka realistis. Mereka melihat fakta.
Yang terlihat di lapangan bukan program, tapi limbah.
Solidaritas Sipil: Jeritan Alam Perlu Didengar
LSM lingkungan, WALHI, akademisi, dan masyarakat sipil diminta bersatu menyuarakan krisis ini.
> “Suara-suara dari luar sistem mesti lebih keras dari suara narasi pemerintah. Karena yang sedang berteriak hari ini bukan hanya aktivis, tapi juga tanah, air, dan generasi yang belum lahir.”
Kalimantan: Laboratorium Dunia yang Dirusak oleh Kebijakan Sendiri
Laboratorium ini bukan buatan manusia. Ia terbentuk selama jutaan tahun oleh alam. Tapi hari ini, yang disebut laboratorium dunia justru dihancurkan oleh kesalahan kebijakan dan keserakahan birokrasi.
> “Bagaimana Kalimantan bisa menjadi laboratorium dunia, jika hutan dibabat dan sungai dijadikan tempat pembuangan limbah?”
Tuntutan Terbuka DPP LSM MAUNG Kalbar
1. Presiden RI segera memerintahkan penyelidikan atas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kepala Dinas PUPR Kalbar atas dugaan kelalaian sistemik.
2. Gubernur Kalbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan yang permisif dan stagnan.
3. Kementerian LHK dan Ombudsman RI membentuk tim investigasi independen terhadap kasus pencemaran sungai dan kerusakan hutan Kalimantan Barat.
Kalimantan Tidak Butuh Retorika, Ia Butuh Perlindungan Nyata
Kalimantan adalah sumber air, sumber ilmu, dan ruang hidup. Jika tidak dilindungi hari ini, maka ia akan berubah dari laboratorium kehidupan menjadi laboratorium kematian.
> “Katanya: Akcaya, tak kunjung binasa. Tapi kini kita menyaksikan hutan binasa, sungai binasa, dan pemerintah ikut membinasakan.”
Kesimpulan: Jika Negara Diam, Maka Negara Bersalah
Kerusakan ekologi terjadi bukan karena alam gagal menjaga dirinya,
tapi karena negara gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.
Jika negara diam saat hutan ditebang dan sungai tercemar,
maka negara bukan hanya lalai—tapi ikut menyetujui kejahatan itu.
> Diam di tengah kehancuran bukan netralitas. Itu keberpihakan terhadap perusak.
-
Andri Mayudi
Ketua Umum DPP LSM MAUNG Kalbar
SERGAP Dirgantara7
