SERGAP DIRGANTARA7// Pontianak, 21 Juli 2025 — Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana atau kebijakan transmigrasi yang masih diarahkan ke wilayah Kalimantan Barat. Direktur SIKKAP, Agus Setiadi, menilai program transmigrasi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial, budaya, dan ekologis daerah saat ini.
"Transmigrasi adalah kebijakan masa lalu yang tidak sepenuhnya cocok diterapkan di masa kini, apalagi di Kalimantan Barat yang punya dinamika sosial yang sangat kompleks. Kita tidak bisa terus-menerus memaksakan kebijakan sentralistik tanpa memperhatikan realitas lokal," ujar Agus dalam pernyataannya, Senin (21/7).
SIKKAP menilai, pendekatan pembangunan harus bergeser dari sekedar pemindahan penduduk menuju ke arah pembangunan yang berbasis potensi lokal, penghormatan terhadap kearifan budaya, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Kalimantan Barat bukan daerah kosong. Kami punya sejarah panjang dengan berbagai konflik akibat ketidakharmonisan antar komunitas. Menambah pendatang secara massal tanpa proses sosial yang tepat justru memperbesar risiko gesekan sosial. Ini harus kita pikirkan secara mendalam" tegas Tokoh Melayu Kalbar ini.
Menurut SIKKAP, pemerintah seharusnya fokus membenahi distribusi pembangunan di daerah asal, bukan sekadar memindahkan persoalan dari satu wilayah ke wilayah lain. Transmigrasi yang tidak terencana dengan matang justru bisa memperparah ketimpangan dan memicu konflik horisontal. Akan lebih baik, jika transmigrasi yang dilaksanakan bersifat lokal saja, yakni memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke yang rendah. Masih banyak masyarakat lokal miskin yang tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan pasti. Kami yakin mereka siap untuk ikut program transmigrasi lokal,"beber Agus.
Agus Setiadi juga mengajak semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah, untuk lebih mendengarkan suara masyarakat lokal sebelum menetapkan kebijakan besar seperti transmigrasi. "Kami tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan harus berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar dari bawah, bukan ditentukan dari atas tanpa dialog," pungkasnya.
Kontak Pers: SIKKAP (Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik) Email : sikkap@gmail.com
CP : WA 081522666768
Redaksi
