SAMBAS 15 januari 2025 – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Senturang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, menjadi sorotan setelah beredar dokumentasi paket makanan yang dibagikan kepada siswa berisi telur rebus, jagung rebus, potongan umbi rebus, serta roti/kue dalam kemasan plastik. Ketua DPC LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK), Andri, meminta pihak terkait membuka standar gizi yang digunakan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia dan sistem pengawasan.
“Nama programnya ‘bergizi’. Maka ukuran penilaiannya bukan selera, tapi standar. Saya minta dijelaskan: standar gizi apa yang dipakai, siapa ahli gizinya, bagaimana hitungan nilai gizi per porsi, serta bagaimana pengawasan kebersihan dapur dan proses pengolahannya,” kata Andri, Kamis (15/1/2026).
Andri menilai komposisi menu yang beredar masih dominan karbohidrat dan belum menunjukkan menu lengkap karena minim sayur atau buah. Ia menyampaikan, berdasarkan estimasi porsi dari paket yang terlihat, asupan per porsi diperkirakan berada pada kisaran ±380–520 kkal, dengan protein ±14–16 gram dan serat ±5–8 gram, bergantung ukuran umbi dan jenis roti/kue. Perkiraan ini bersifat estimatif karena berbasis porsi visual dan takaran umum; angka final memerlukan data gramasi resmi serta dokumen menu dari dapur pelaksana.
Selain komposisi, Andri menyoroti aspek keamanan pangan dan standar operasional dapur. Menurut dia, kualitas program pangan untuk anak tidak cukup hanya “ada makanan”, melainkan harus dipastikan memenuhi prinsip gizi seimbang serta standar higiene sanitasi. “Cara memasak dan penanganan pangan menentukan kualitas. Rebus, goreng, penyimpanan, kebersihan alat, suhu, dan masa simpan itu berpengaruh. Kalau lemah di dapur, yang jadi taruhan kesehatan anak,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Andri juga menyampaikan latar pengalamannya dalam pengaturan pola makan. Ia menyebut telah lebih dari 15 tahun bergumul di dunia gym/fitness dan gaya hidup sehat, serta terbiasa menerapkan disiplin asupan harian. Meski mengaku bukan ahli gizi, ia menilai kebutuhan gizi anak tidak bisa disamaratakan. “Setiap jenis asupan punya komposisi. Kebutuhan anak berbeda. Yang dibutuhkan bukan hanya administrasi, tapi kompetensi yang terlihat dalam praktik,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, kritik yang disampaikan berangkat dari standar kesehatan masyarakat. “Ini bukan soal gaya hidup saya. Ini soal anak-anak dan tanggung jawab program,” katanya.
Andri meminta evaluasi tidak berhenti pada administrasi, tetapi turut menguji kompetensi ahli gizi yang bertanggung jawab. “Bukan sekadar ada label atau stempel sertifikat. Kompetensi itu harus terlihat dari praktik: perhitungan gizi, kontrol mutu, koreksi menu berbasis usia, dan pengawasan rutin,” ujarnya.
Ia memperingatkan ketidakcakapan teknis dalam pemenuhan gizi anak dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang. “Untuk urusan anak, inkompetensi bisa lebih berbahaya dari korupsi, karena dampaknya menyasar kesehatan generasi,” kata Andri.
Keluhan juga disampaikan salah satu orang tua siswa di Kecamatan Tebas yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menyebut kualitas menu MBG tidak konsisten sejak awal pelaksanaan. “Mule MBG tanggal 8 dak pernah same sekli. Ade susu agek. Klo dolok mseh ade susunye,” ujarnya.
LSM GRAK mendorong pihak pengelola dan instansi terkait mempublikasikan dokumen teknis pelaksanaan, minimal meliputi daftar menu dan porsi (gramasi), perhitungan nilai gizi per porsi, acuan gizi yang digunakan (misalnya Pedoman Gizi Seimbang dan AKG sesuai usia), identitas serta peran ahli gizi penanggung jawab, serta SOP higiene sanitasi dapur.
Andri juga meminta audit operasional mencakup catatan suhu penyimpanan, waktu produksi dan distribusi, rantai distribusi (food handling), serta evaluasi berkala untuk memastikan mutu program tetap terjaga.
“Kalau program ini dibiayai negara dan ditujukan untuk generasi, maka harus transparan, terukur, dan bisa diaudit,” kata Andri.
Tim-SERGAP Dirgantara7
