SERGAP DIRGANTARA7// Pontianak, Rabu 20 Agustus 2025 - KRISTAL Krisis fiskal di Pati (Jawa Tengah) dan Bone (Sulawesi Selatan) menjelma “Kristal Api Multidimensi” yang membakar rapuhnya ruang demokrasi lokal. Lonjakan pajak, bentrokan warga–aparat, hingga represi media menegaskan: demokrasi tidak runtuh karena rakyat menolak pembangunan, melainkan karena pemimpin abai, arogan, dan inkompeten membaca suara rakyat.
Fakta Lapangan
Pati, 13 Agustus 2025: Pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) naik 250%. Ribuan warga turun ke jalan, bentrok pecah, 40 warga terluka. Bupati akhirnya mencabut kebijakan, tetapi rakyat tetap menuntut mundur.
Bone, 13–20 Agustus 2025: PBB-P2 naik 300%. Kericuhan berlangsung berhari-hari. Pemda bersembunyi di balik payung hukum Perda, tapi gagal meredam amarah rakyat.
Legalitas formal bukan legitimasi publik.
Analisa Krisis Krisis fiskal Pati–Bone bukan sekadar persoalan angka, melainkan laboratorium kegagalan demokrasi lokal:
Hukum: Sah secara yuridis, tapi cacat moral.
Politik: Legitimasi publik runtuh.
Ekonomi: UMKM & petani diperas.
Sosial: Rakyat melawan, mahasiswa turun, media dibungkam.
Etika: Pemimpin arogan memilih represi, bukan dialog.
Inkompetensi: Pemimpin gagal membaca realitas rakyat, kebijakan asal jadi tanpa peta risiko.
Inkompetensi: Kejahatan yang Sunyi
Korupsi bisa dihukum, tapi inkompetensi merusak keseluruhan. Ia adalah racun senyap yang menghancurkan kontrak sosial tanpa harus mencuri: cukup dengan salah kelola dan salah keputusan.
“Korupsi itu jahat, tapi inkompetensi lebih berbahaya. Korupsi bisa ditangkap, bisa diadili. Tapi inkompetensi adalah kebodohan yang dilembagakan. Ia merusak hukum, meluluhlantakkan akal sehat, dan menghancurkan kepercayaan rakyat.”
“Jika korupsi merampas uang rakyat, inkompetensi merampas masa depan rakyat. Pati–Bone adalah alarm keras: legalitas tanpa kompetensi hanyalah obituari demokrasi.”
Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi, menegaskan:
“Kebijakan fiskal tanpa riset sosial adalah bom waktu. Legalitas tanpa legitimasi hanya menghasilkan perlawanan rakyat. Dan yang lebih berbahaya dari korupsi adalah inkompetensi.”
Pelajaran untuk Kalbar
Sinyal keras bagi kepala daerah di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Pontianak, Ketapang, Sanggau, hingga Sintang:
. Riset sosial wajib sebelum pajak dinaikkan.
. Hearing publik harus nyata, bukan formalitas
. Skema transisi bertahap, bukan lonjakan mendadak.
. Transparansi PAD lewat dashboard publik.
. Zero represi: stop gas air mata, stop intimidasi jurnalis.
. Kompetensi teknokratis + moral harus jadi syarat utama kepemimpinan.
Kesimpulan
Krisis fiskal Pati–Bone membuktikan: demokrasi lokal runtuh bukan hanya karena korupsi, melainkan karena inkompetensi.
Legalitas formal tanpa legitimasi sosial adalah api logos yang membakar kontrak sosial. Inkompetensi birokrasi hanya akan menambah bensin pada api tersebut.
Pelajaran bagi Kalbar jelas: demokrasi sejati bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan laboratorium etika, kompetensi, dan keadilan sosial. Pemimpin yang gagal belajar dari Kristal Api Pati–Bone akan menjerumuskan rakyatnya ke jurang krisis yang sama.
Laporan : Kabiro Sambas
