Sergap7// Sambas sambtu 30 agustus 2025 – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyatakan siap bergabung dalam gelombang perlawanan mahasiswa yang kini merebak di berbagai wilayah Indonesia. KMKS menyoroti isu nasional mengenai tunjangan DPR yang dinilai berlebihan dan kebijakan perampasan aset, serta mengaitkannya dengan permasalahan akut yang dihadapi masyarakat Sambas.
Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menegaskan:
> “Momentum perlawanan mahasiswa sedang bergema di seluruh Indonesia. Di pusat, rakyat dicekik oleh tunjangan DPR yang berlebihan dan ancaman perampasan aset. Di daerah, kami di Sambas menghadapi nasib tenaga kerja honorer yang digantung tanpa kepastian, serta APBD yang tidak berpihak pada rakyat. Semua ini adalah alasan kuat bagi kami untuk turun ke jalan.”
Senada dengan itu, Kepala Bidang Aksi dan Advokasi KMKS, Aguswendri, menambahkan:
> “Mahasiswa Sambas tidak bisa berdiri sendiri. Kami satu suara dengan mahasiswa di berbagai daerah yang juga sedang bergerak. Dari Jakarta, Kalimantan, hingga ujung timur Indonesia, suara perlawanan sama: hentikan ketidakadilan.”
Gelombang Nasional
Aksi mahasiswa kini terus merebak di sejumlah kota besar di Indonesia. Tuntutan utama berfokus pada penolakan tunjangan DPR yang dinilai membebani keuangan negara serta menolak kebijakan perampasan aset yang rawan disalahgunakan.
KMKS juga mengecam tindakan represif aparat dalam mengawal aksi, mulai dari intimidasi, pembubaran paksa, hingga kekerasan terhadap mahasiswa. Menurut KMKS, tindakan tersebut hanya menambah kemarahan publik dan memperkuat tekad mahasiswa untuk terus bersuara.
Sorotan Lokal di Sambas
KMKS menilai isu nasional tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi di daerah. Di Sambas, sejumlah persoalan krusial menjadi sorotan:
Nasib tenaga kerja honorer/PPPK. Ribuan guru di Kalbar, termasuk di Sambas, masih terkatung-katung akibat regulasi baru ASN. Banyak yang terancam kehilangan pekerjaan tanpa jaminan masa depan.
APBD bermasalah. Alokasi anggaran dinilai tidak tepat sasaran, program-program tumpang tindih, serta minimnya transparansi yang mengakibatkan rakyat kecil tidak merasakan manfaat nyata.
Peringatan Gejolak
KMKS menegaskan bahwa potensi aksi besar di Sambas adalah konsekuensi dari akumulasi keresahan publik. Namun, langkah itu sangat bergantung pada respons pemerintah pusat maupun daerah.
> “Jika suara rakyat terus diabaikan, gejolak di Sambas hanya tinggal menunggu waktu,” tutup Azwar.
SERGAP Dirgantara7
