SERGAP DIRGANTARA7// Sambas - Perlambatan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Barat hingga triwulan III 2025 menjadi refleksi penting atas menurunnya kapasitas fiskal daerah dalam menghadirkan pembangunan yang efektif. Data resmi menunjukkan, realisasi belanja konsolidasi provinsi dan kabupaten/kota hanya mencapai Rp13,816 triliun, turun 15,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Banyak proyek tertunda, aktivitas ekonomi melambat, dan layanan publik berjalan terbatas, 4 November 2025.
Di tengah perlambatan tersebut, Kabupaten Sambas mencatat pengecualian yang mencolok. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,475 triliun atau tumbuh 14,74 persen (YoY), sementara realisasi belanja publik mencapai Rp1,259 triliun, naik 15,12 persen (YoY). Sambas tidak hanya menyerap anggaran, tetapi memastikan uang publik benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk aktivitas ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik.
Pembenahan dengan Cara yang Benar
Kinerja Sambas tidak lahir dari kebetulan. Daerah ini menunjukkan keberanian untuk berbenah dengan cara yang terukur:
Memperbaiki tata kelola anggaran dan pengadaan agar lebih transparan dan tepat waktu,
Mengarahkan belanja kepada sektor produktif seperti pertanian, infrastruktur desa, UMKM, dan pelayanan dasar,
Menghindari praktik penundaan anggaran yang selama ini membuat uang publik tertahan dan tidak berputar.
Ketika sejumlah daerah memilih menahan belanja demi kenyamanan administratif, Sambas justru menjadikan anggaran sebagai instrumen pembangunan yang hidup. Inilah yang membuat daerah ini menjadi fiscal outlier — titik terang di antara grafik ekonomi yang menurun.
Secara teoritis, capaian Sambas memperlihatkan tiga indikator penting:
. Fiscal Multiplier berjalan baik — belanja publik menciptakan perputaran ekonomi nyata di tingkat lokal.
. Good Governance mulai terbentuk — ada sinyal perbaikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
. Fiscal Resilience terbukti — Sambas mampu bertahan dan tumbuh meskipun provinsi dan daerah lain mengalami kontraksi.
Namun, apresiasi harus diiringi catatan. Kinerja belanja yang tinggi tetap membutuhkan pengawasan. Transparansi pengadaan, audit publik, dan partisipasi masyarakat harus diperkuat agar pertumbuhan fiskal tidak berubah menjadi celah penyelewengan.
Pelajaran untuk Banyak Daerah
Apa yang dilakukan Sambas hari ini sesungguhnya sederhana: mengembalikan hakikat anggaran sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Reformasi dilakukan tanpa gaduh, tanpa slogan besar, tetapi terlihat dari jalan desa yang diperbaiki, pasar rakyat yang hidup, dan pelayanan publik yang tetap berjalan.
“Ketika banyak daerah memilih menahan belanja, Sambas memilih membuat anggaran bekerja untuk rakyat. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari keberanian berbenah dengan cara yang benar.”
Jika konsistensi ini dijaga, Sambas tidak hanya menjadi daerah dengan kinerja fiskal terbaik di Kalimantan Barat, tetapi juga dapat menjadi model ilmiah dan kebijakan bagi daerah lain di Indonesia — tentang bagaimana membangun dari pinggiran, dengan data, akuntabilitas, dan keberpihakan.
Laporan : Andri Kabiro Sambas
