Sambas, Kalimantan Barat – Sergap Dirgantara7 – Pemerintah Kabupaten Sambas menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, serta Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman, pada Rabu, 26 November 2025. Kunjungan Panja Komisi II DPR RI ini difokuskan pada penguatan tata kelola perbatasan negara di wilayah Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hadir pula Asisten I Setda Provinsi Kalbar, Linda Purnama, mewakili Pemerintah Provinsi.
Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., didampingi Sekda Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., menyambut baik kunjungan perdana Komisi II DPR RI bersama Wamendagri di Kabupaten Sambas. Ia menilai kehadiran jajaran pemerintah pusat ini sebagai momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya di sektor perbatasan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam pemaparannya, Bupati Satono menegaskan bahwa Sambas adalah beranda terdepan Indonesia yang membutuhkan perhatian serius negara. Penguatan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, serta tata kelola perbatasan yang modern dan akuntabel disebut sebagai prasyarat agar masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara secara nyata dan berkeadilan. Ia menekankan, pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan bukan hanya menyangkut aspek kesejahteraan, tetapi juga berkaitan langsung dengan penguatan pertahanan dan kedaulatan negara.
Bupati Satono juga menggarisbawahi rencana percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Temajuk sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas ekonomi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di garis terluar. PLBN Temajuk diharapkan menjadi simpul pertumbuhan baru yang mendorong transformasi ekonomi lokal secara inklusif.
Dalam dialog dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Sambas turut menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan penataan kewilayahan di kawasan perbatasan. Pengelolaan perbatasan dinilai tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan dan penataan daerah yang mampu menjawab beban pelayanan publik yang terus meningkat. Dalam kerangka itu, posisi strategis Sambas yang berada di antara Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dipandang membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan Sambas Raya, baik dalam bentuk penguatan kerja sama antardaerah maupun opsi penataan daerah otonom baru di masa mendatang, seiring luasnya wilayah Kalimantan Barat, meningkatnya populasi, serta kebutuhan menjaga stabilitas keamanan di garis perbatasan.
Pemerintah Kabupaten Sambas menekankan bahwa pembangunan perbatasan harus dikerjakan secara interdisipliner: memadukan pendekatan infrastruktur, penguatan SDM, reformasi pelayanan publik, hingga perluasan partisipasi masyarakat. Tujuannya menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan, memperkuat pertahanan kedaulatan negara di perbatasan, dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga Sambas.
Di akhir kunjungan, Bupati Satono menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dalam kerangka RPJMD Kabupaten Sambas dan diselaraskan dengan RPJMN, sehingga kebijakan pusat dan daerah bergerak searah untuk membangun Sambas yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing sebagai kawasan perbatasan strategis Republik Indonesia.
Tim – Sergap Dirgantara7
