PEMANGKAT, SAMBAS – Senin, 22 Desember 2025 — Peringatan Hari Ibu Nasional 2025 di Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, diwarnai sorotan publik setelah beredar video dan foto viral yang memperlihatkan sejumlah wali murid, mayoritas ibu-ibu, mempersoalkan pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema rapelan menjelang masa libur sekolah.
Peristiwa tersebut disebut terjadi di SD Negeri 02 Pemangkat, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam materi visual yang beredar di media sosial, tampak kerumunan wali murid di lingkungan sekolah.
Sejumlah warga terlihat tidak membawa pulang paket dan meninggalkan lokasi. Di ruang komentar, tindakan itu disebut sebagai bentuk keberatan terhadap mekanisme distribusi rapelan yang tidak dilakukan harian.
Paket Rapelan Jadi Pemicu Polemik
Berdasarkan foto yang beredar, paket MBG rapelan berisi komponen makanan siap konsumsi, di antaranya telur, susu kemasan, roti/kue kemasan, serta buah. Sejumlah wali murid menilai paket rapelan untuk beberapa hari berturut-turut kurang memadai dari sisi variasi dan porsi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan standar gizi bila dibandingkan dengan tujuan MBG sebagai program pemenuhan gizi anak sekolah.
Di media sosial, sebagian warga menyatakan tetap menghargai tujuan program. Namun mereka menegaskan kritik diarahkan pada kelayakan menu, kepastian standar, sosialisasi, dan transparansi pelaksanaan, bukan penolakan terhadap program.
Konteks Kebijakan: MBG Tetap Disalurkan Saat Libur
Secara nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program MBG tetap disalurkan meski sekolah libur, dengan mekanisme yang dapat menyesuaikan kondisi daerah, termasuk pengambilan di sekolah/SPPG atau pengantaran.
BGN juga menyampaikan pada awal libur dapat diberikan paket makanan siap santap untuk beberapa hari (sekitar maksimal empat hari) dengan komponen seperti telur, buah, susu, abon/dendeng.
Sorotan Bergeser: “Ini Dana Negara, Bukan Sedekah”
Polemik ini meluas menjadi sorotan tata kelola. Sejumlah komentar warga menolak narasi “gratis kok diprotes” dan menekankan bahwa MBG merupakan program negara yang bersumber dari anggaran publik. Karena itu, warga menilai wajar bila masyarakat menuntut keterbukaan informasi dan pengawasan publik atas pelaksanaannya.
Warga mendesak informasi dibuka, setidaknya terkait: dasar kebijakan rapelan, standar menu dan porsi saat libur, SOP keamanan pangan (masa simpan, pengemasan, penyimpanan), serta data distribusi dan pengawasan mutu.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun pelaksana program setempat terkait dasar rapelan, standar menu untuk paket beberapa hari, serta mekanisme pengawasan mutu makanan.
Catatan Redaksi: Skema rapelan saat libur dapat dipahami sebagai solusi teknis. Namun karena MBG adalah program publik, standar gizi, keterbukaan informasi, dan pengawasan tidak boleh ikut libur.
Tim Sergap Dirgantara7
