SAMBAS, KALBAR 16 januari 2026 -Kelangkaan LPG 3 kilogram kembali dikeluhkan warga di Kecamatan Pemangkat dan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Sambas. Warga menyebut pasokan di jalur resmi kerap cepat habis, sementara di jalur nonresmi harga melonjak dan stok tidak menentu, sehingga membebani rumah tangga miskin yang menjadi sasaran subsidi.
“Kalau dapat di jalur nonresmi, bisa Rp45 ribu sampai Rp50 ribu per tabung, bervariasi tergantung titik, itu pun sering kosong,” ujar seorang warga Pemangkat, Senin (…/…/2026).
Warga menilai kondisi ini tidak bisa dianggap persoalan biasa karena LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang seharusnya mudah diakses oleh masyarakat yang berhak. Mereka meminta DPRD Kabupaten Sambas lebih lantang menyuarakan keresahan publik dan mendorong langkah penanganan yang terukur, bukan respons sesaat saat kelangkaan terjadi.
“Wakil rakyat harus angkat bicara. Ini jeritan masyarakat kecil. Harga segitu bukan harga yang wajar untuk masyarakat miskin,” kata warga lainnya.
Dampak sosial turut disorot. Warga menyampaikan ada ibu rumah tangga yang terpaksa pergi hingga ke Kota Singkawang untuk mencari LPG 3 kg demi bisa memasak bagi keluarganya.
Masyarakat menilai ini menunjukkan darurat akses kebutuhan dasar dan meminta pemerintah daerah bersama Satgas merespons cepat di lapangan.
Warga mendesak DPRD mendorong langkah konkret, termasuk operasi pasar berkala, transparansi kuota dan jadwal penyaluran (dropping) per pangkalan/kecamatan, serta pengawasan yang terbuka untuk publik.
Mereka juga menilai penambahan kuota tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban setiap kali kelangkaan terjadi. DPRD diminta memastikan penambahan kuota benar-benar menjadi mitigasi untuk memperkuat akses rumah tangga rentan dan usaha mikro, bukan sekadar menambah volume peredaran yang berisiko lebih banyak terserap oleh pihak yang memiliki akses dan daya beli lebih kuat.
“Kalau tiap tahun ujungnya tambah kuota tapi kami tetap susah, publik berhak bertanya: mitigasi untuk siapa, dan siapa yang diuntungkan,” ujar warga.
Warga juga mempertanyakan peran dinas terkait dan Satgas Pengawasan LPG. Masyarakat mengaku belum melihat langkah yang konsisten berupa sidak terukur, operasi pasar terjadwal, atau publikasi data penyaluran yang dapat dipantau. Mereka menegaskan LPG 3 kg semestinya tepat sasaran sebagai subsidi bagi rumah tangga rentan dan usaha mikro, bukan untuk pengguna yang tidak berhak.
“Kalau yang berhak justru kesulitan, berarti pengawasan dan ketepatan sasaran perlu dievaluasi,” kata warga.
Selain memastikan pasokan, warga meminta penertiban harga di jalur nonresmi yang dinilai telah melampaui batas kewajaran. Mereka mendesak aparat pengawasan mengambil tindakan agar praktik penjualan dengan harga tinggi tidak terus membebani masyarakat kecil.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta konfirmasi DPRD Kabupaten Sambas dan instansi teknis terkait mengenai kondisi LPG 3 kg di Pemangkat dan wilayah lain di Kabupaten Sambas, termasuk langkah pengawasan dan penanganan yang akan dilakukan. Keterangan resmi belum diperoleh.
SERGAP Dirgantara7
