Sergap7//Sambas, 23 September 2025 | Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati Sambas, Selasa (23/9/2025). Aksi ini merupakan wujud tuntutan agar pemerintah daerah semakin mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan keadilan anggaran antarwilayah.
Diperkirakan 150 hingga 200 orang hadir dari sejumlah kecamatan, seperti Pemangkat, Jawai, Tebas, Subah, Paloh, dan lainnya. Meski semula digadang mencapai 1.500 peserta, aksi berlangsung tertib dan damai.
Sekitar pukul 11.00 WIB, massa bergerak dengan tertib menuju Gedung DPRD Sambas. Di sinilah peristiwa bermakna terjadi: perwakilan warga diterima langsung di ruang sidang utama untuk melakukan dialog terbuka bersama pimpinan daerah.
Hadir dalam forum tersebut:
Bupati Sambas, H. Satono,Wakil Bupati Heroaldi Djuhardi Alwi,
Ketua DPRD Kabupaten Sambas,Sekretaris Daerah,Para Kepala OPD dan Anggota DPRD
“Kami terbuka menerima masukan dan saran dari masyarakat. Pembangunan di Sambas terus berjalan bertahap, dan kami berkomitmen untuk memperjuangkan pemerataan secara adil dan berkeadilan,”
tegas Bupati Satono dengan sikap tenang dan penuh keyakinan.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan langsung harapan mereka, terutama terkait pembangunan infrastruktur, akses desa, dan distribusi anggaran. Seluruh aspirasi diterima dengan tangan terbuka dan dicatat sebagai bagian dari evaluasi pembangunan ke depan.
Bupati Satono juga mengingatkan bahwa Kabupaten Sambas adalah wilayah terluas di Kalimantan Barat dengan jumlah desa terbanyak, sehingga pembangunan harus dilakukan bertahap, proporsional, dan sesuai kemampuan APBD.
Tidak ada kericuhan. Tidak ada ketegangan. Aksi ini menjadi model kedewasaan berdemokrasi, sekaligus bukti bahwa pemerintah hadir bukan hanya saat kampanye, tetapi juga saat rakyat ingin didengar.
“Demokrasi yang sehat bukan berarti tanpa kritik. Justru dari kritik yang disampaikan secara santun, kami bisa melihat celah untuk terus memperbaiki diri,”
Aksi damai ini menjadi cermin keberanian dan ketulusan Pemkab Sambas dalam membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Ini bukan sekadar jawaban atas kritik, melainkan bukti kepemimpinan yang partisipatif, inklusif, dan transparan.
Langkah ini memperkuat kepercayaan publik bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas berada di jalur yang benar menuju tata kelola pemerintahan yang adil dan berkeadilan.
“Ketika pemerintah mendengar sebelum dipaksa mendengar, dan pemimpin hadir sebelum diminta hadir—itulah tanda bahwa negara sedang bergerak ke arah yang benar.”
Aksi damai ini bukan akhir, melainkan awal dari komunikasi yang lebih sehat antara rakyat dan pemimpinnya. Sambas kini tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membangun kepercayaan, dari ruang sidang DPRD hingga ke pelosok-pelosok desa.
Redaksi | SERGAP Dirgantara7
