SERGAP DIRGANTARA7//Pontianak, 27 September 2025 |Rumah Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Jalan Airlangga, Pontianak, dikabarkan menjadi sasaran penggeledahan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam (25/9). Sejumlah saksi mata menyebut lebih dari lima petugas keluar dari kediaman gubernur dengan membawa koper besar. Akses lokasi tertutup rapat, sementara penjagaan berlangsung ketat.
Kabar tersebut segera mengguncang opini publik. Jika benar rumah orang nomor satu di Kalbar menjadi target operasi, maka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah memasuki babak baru. Proyek dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp40 miliar ini sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat daerah dan swasta, serta mendorong KPK melakukan penggeledahan di 16 lokasi pada April 2025.
Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan konfirmasi resmi. Diamnya lembaga antikorupsi justru memperlebar ruang spekulasi. Publik Kalbar menilai, isu sebesar ini tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi. “Kalau benar ada penggeledahan, sampaikan secara terbuka. Kalau tidak, hentikan kabar simpang siur. Rakyat butuh kepastian hukum,” tegas seorang aktivis sipil di Pontianak.
Bagi masyarakat, kasus ini bukan sekadar menyangkut seorang gubernur, melainkan menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi negara. Transparansi dipandang mutlak agar hukum tidak kehilangan wibawa. Semakin lama KPK bungkam, semakin besar kecurigaan bahwa penegakan hukum bisa dipakai sebagai komoditas politik.
Kini publik menunggu langkah tegas KPK. Apakah benar rumah gubernur digeledah ataukah isu ini sekadar rumor? Klarifikasi resmi sangat dibutuhkan. Kebenaran hukum tidak boleh digantung, dan transparansi adalah kewajiban di hadapan rakyat.
Hukum tanpa kepastian hanyalah janji kosong. Transparansi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan moralitas negara di hadapan rakyatnya. Saat lembaga penegak hukum memilih bungkam, ia sedang mempertaruhkan kepercayaan publik.
SERGAP Dirgantara7
