Surabaya, 9/2/2026. Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) kini tengah berada di bawah sorotan tajam. Dugaan adanya “permainan” dalam penempatan residen rehabilitasi mencuat setelah munculnya dualisme surat penunjukan terhadap empat tersangka penyalahgunaan narkotika, yang salah satunya diketahui merupakan anak dari pemilik jaringan bisnis hiburan ternama, Rasa Sayang Group.
Kasus ini memicu pertanyaan besar di publik: Apakah penegakan hukum oleh lembaga antinarkotika ini kini bergantung pada isi dompet sang residen?
Berdasarkan data yang dihimpun, awalnya BNNP telah mengeluarkan surat penunjukan resmi yang mengarahkan keempat residen tersebut ke lembaga rehabilitasi LRPPN-BI.
Proses serah terima dilakukan secara sah, bahkan para residen sempat bermalam di fasilitas tersebut.
Namun, kejanggalan terjadi pada siang hari berikutnya. Seorang oknum anggota BNNP bernama Sofie bersama timnya mendatangi LRPPN-BI. Tanpa alasan yang transparan, mereka membawa surat penunjukan baru yang meminta agar keempat pasien tersebut dipindahkan ke rumah rehabilitasi Orbit.
Langkah ini sontak mencederai prosedur administrasi. Bagaimana mungkin Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah ditandatangani dan berjalan secara resmi bisa “gugur” begitu saja dalam hitungan jam?
Saat dikonfirmasi mengenai dualisme surat ini, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP, Muhammad Suhanda, memberikan pernyataan tegas yang justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
”Surat penunjukan hanya dikeluarkan satu kali saja,” ujar Suhanda saat dihubungi.
Pernyataan tersebut menciptakan paradoks. Jika surat resmi hanya keluar satu kali, lantas atas dasar apa tim yang dipimpin Sofie melakukan penjemputan paksa dan pemindahan residen ke panti rehabilitasi yang berbeda?
Status salah satu residen yang merupakan anak pengusaha besar diduga menjadi motor penggerak perubahan keputusan mendadak ini. Publik mencurigai adanya upaya “pilih-pilih” tempat rehabilitasi yang mungkin lebih “fleksibel” atau memiliki kepentingan tertentu.
Munculnya “surat ganda” ini dinilai telah mencoreng nama besar BNN sebagai lembaga negara. Prosedur hukum yang seharusnya kaku dan berwibawa, kini tampak cair dan bisa dinegosiasikan di tingkat lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BNNP belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan pembatalan surat penunjukan pertama. Jika praktik ini dibiarkan, maka jargon “War on Drugs” akan kehilangan taringnya dan hanya menjadi alat bagi oknum untuk bermain dengan para “residen berduit”
(Red/tim)
